Gubernur Sampaikan Pendapat Terhadap 11 Ranperda Inisiatif DPRD Malut

0
Suasana rapat paripurna di gedung DPRD Malut, Kamis (14/1). Tampak Gubernur AGK saat menyampaikan pendapatnya atas 11 Ranperda inisiatif DPRD Malut. (Ask/Penamalut)

PENA – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, menyampaikan pendapatnya terhadap 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Malut. Gubernur memberikan apresiasi terhadap DPRD Malut atas usulan 11 Ranperda tersebut.

Dalam pendapatnya, Gubernur AGK menilai usulan Ranpeda inisiatif DPRD ini merupakan langkah progresif, ideal dan signifikan dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Perda DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Untuk itu, pada kesempatan ini, kami atas nama Pemerintah Provinsi Malut menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih atas penggunaan hak inisiatif dimaksud,” ucap Gubernur pada rapat paripurna tanggapan gubernur atas 11 Ranperda yang digelar Kamis (14/1).

Lanjut AGK, dengan adanya 11 Ranperda inisiatif DPRD ini, maka sudah sesuai pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan pembentukan perundang-undangan adalah suatu pembuatan peraturan-perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah, perlu dikaji dan ditelaah secara komprehensif oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rapat-rapat pembahasan selanjutnya.

Pada prinsipnya ke 11 Ranperda inisiatif DPRD ini telah diterima untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat dari sejumlah Ranperda Inisiatif DPRD tersebut, tentunya bermuara pada pembentukan payung hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Maluku Utara.

Oleh karena itu, sebagai mitra kerja dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembengunan dan  pelayanan masyarakat, mari kita satukan persepsi untuk menelaah, mengkaji dan membahas materi 11 Ranperda dimaksud dengan arif dan bijaksana dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Sehingga materi Ranperda ini diharapkan tidak berbenturan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, bahkan kepentingan umum maupun peraturan daerah lainnya.

“Hingga akhirnya Ranperda yang kita tetapkan nanti akan disampaikan ke pemerintah untuk difasilitasi, dievaluasi dan diberikan nomor register untuk diundangkan ke dalam lembaran daerah Provinsi Malut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Gubernur menutup.

Sekadar diketahui, 11 Ranperda inisiatif DPRD Malut itu adalah Ranperda tentang Ranperda tentang tata laksana penanggulang bencana daerah, Ranperda tentang dana cadangan bencana, Ranperda tentang tata niaga dan pengelolaan hasil pertanian, Ranperda tentang perlindungan dan pengembangan UMKM, Ranperda tentang rencana umum energi daerah, Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 13 tahun 2012 pengelolaan ketenagalistrikan daerah.

Ranperda tentang pemajuan kebudayaan daerah, Ranperda tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, Ranperda tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Ranperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dan Ranperda tentang pengelolaan sumber daya air. (ask)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here