Soal Dugaan Korupsi di Pemprov Malut, Kejati Jangan Hanya Gertak Sambal

  • Bagikan
Kantor Kejati Malut. (Istimewa)

PENA – KNPI Maluku Utara (Malut) menyarankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut agar tidak sering hanya menggertak mengusut dugaan korupsi di Pemprov Malut. Jika memang Kejati benar-benar serius, tidak perlu banyak gertak, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan.

Pernyataan Asisten Intelijen Kejati baru-baru ini bahwa pihaknya akan mengusut kembali dugaan korupsi anggaran Rp 160 Miliar dalam kegiatan pengadaan bibit jagung di Dinas Pertanian Malut, bagi KNPI hanya sebuah gertakan tak berbobot.

Jika memang ada rencana dugaan korupsi tersebut dibuka lagi, silakan dilakukan penyelidikan, tidak perlu banyak komentar. Jika pihak Kejati hanya banyak menggertak, tetapi hasilnya minim, maka akan menimbulkan persepsi buruk untuk lembaga Adhyaksa tersebut.

“Dugaan korupsi tersebut pernah diusut, kemudian didiamkan dan sekarang bahwa akan dibuka lagi, ada apa ini,” tanya ketua KNPI Malut, Irman Saleh, Sabtu (30/1).

Irman menambahkan, tidak sedikit dugaan korupsi di Pemprov Malut harus diseriusi Kejati, seperti dugaan korupsi anggaran pengadaan Kapal Nautika yang anggarannya melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut, dugaan korupsi anggaran pembangunan sejumlah ruko di Halsel yang anggarannya melekat di DKP Malut, dugaan korupsi pajak di sejumlah Samsat dan masih banyak lagi.

KNPI menyarankan Kejati Malut agar tidak banyak menggertak terkait penanganan kasus dugaan korupsi. Kejati harus sadar bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

KNPI juga berharap Kejati dan Kejari di seluruh Malut membuktikan komitmennya dalam penegakkan kasus dugaan korupsi. Minimal satu saja kasus dugaan korupsi yang diusut. (*)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!