Demo Soal Air Bersih, Warga Hamente Geruduk Kantor Bupati Halbar

  • Bagikan
Warga Hamente dan GAMKI saat melakukan di depan Kantor Bupati Halbar. (Isnain)

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Permasalahan air bersih yang dirasakan warga Hamente, Kabupaten Halmahera Barat, tak kunjung tuntas. Akibatnya, warga 7 desa di Kecamatan Sahu Timur ini mendatangi Kantor Bupati Halbar, Senin (27/9) tadi dan memprotes masalah tersebut.

Aksi ini dimotori Generasi Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Halbar bersama warga 7 desa yakni Desa Tibobo, Hoku-Hoku Gam, Gamnyial, Campaka, Ngaon, Gamsungi dan Taba Campaka.

Kooedinator aksi, Fransisco Katty dalam orasinya menyampaikan penyediaan air bersih dan sehat merupakan hak setiap orang untuk bisa menikmati dan merasakan fasilitas tersebut. Ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Kewajiban ini, kata dia, semestinya terimplementasi dalam berbagai kebijakan sebagai wujud terhadap pemenuhan hak masyarakat. Namun sampai saat ini, masyarakat setempat tak pernah merasakan pelayanan yang serius dan adil oleh pemerintah.

“Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat di Hamente Tibobo, namun sampai saat ini belum dirasakan masyarakat di sekitar 7 desa ini,” ujar Fransisco.

Ia bilang, proyek air bersih ini sudah dikerjakan oleh pemenang tender PT Shebeley Utama Perkasa dengan Nilai kontrak Rp 6.639.653.000.00 dengan waktu kerja 240 hari sesuai kalender proyek. Namun dilakukan secara tidak merata, karena pelaksanaan penanaman pipa tidak dilaksanakan.

Padahal, pipa air bersih dalam proyek kelebihan kurang lebih 2 kilo meter, namun kelebihan pipa itu dialihkan ke Desa Gamomeng dan Idam Gamlamo. Sementara proyek air bersih tersebut diprioritas untuk warga masyarakat Hamente Tibobo.

“Terlepas dari persoalan air bersih ini, tentu saja persoalan lain tentang pelayanan amburadul,” tuturnya.

Dari permasalahan ini, GAMKI Halbar menuntut agar segera dilakukan pemasangan pipa air secara merata di seluruh wilayah Hamente. Kontraktor yang menangani proyek air bersih agar tidak diberikan kembali proyek-proyek yang akan datang oleh Pemda Halbar.

“Menuntut kepada Pemda Halbar dalam hal ini Dinas Perkim yang sekarang telah gabung di Dinas PUPR agar menyalurkan anggaran tahap III kepada penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” desak Fransisco. (adi/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!