Akademisi: Inspektorat Malut Jangan Lindungi Karo Humas

PENAMALUT.COM, TERNATE – Inspektorat Provinsi Maluku Utara diminta terbuka dan transparan dalam menelusuri dugaan gratifikasi yang dilakukan Kepala Biro (Karo) Humas Pemprov Malut, Rahwan K. Suamba, atas permintaan bantuan dalam bentuk proposal ke perusahaan PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) untuk dukungan studio.

Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Abdul Kadir Bubu mengatakan, kasus proposal Karo Humas itu sudah terang benderang dan telah diketahui publik. Karena itu, Inspektorat sebagai pengawas internal dalam melakukan penelusuran hanya memastikan keadaan yang sebenarnya, kemudian menetapkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Karo Humas.

“Kasusnya sudah sangat terbuka, maka Inspektorat dalam menjalankan tugasnya juga harus terbuka, agar publik tidak curiga ada permainan,” katanya kepada wartawan media ini, Kamis (18/11) tadi.

Menurut Dade sapaan akrabnya, demi menjaga wibawa dan marwah pemerintah, maka Inspektorat dalam menjalankan perintah Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk melakukan penelusuran diharapkan mampu mengungkap secara terbuka, mulai dari permasalahan adminstasi hingga beberapa perusahaan yang diminta serta total uang masuk ke rekening yang bersangkutan.

Terlebih penting lagi, kata dia, adalah rekomendasi tegas dari Inspektorat kepada Gubernur mengenai jenis sanksi yang diberikan ke Karo Humas. Sehingga perbuatan yang sama tidak terulang lagi oleh pejabat yang lain.

Kandidat doktor Universitas Islam Indonesia (UII) ini juga meminta Inspektorat harus bekerja secara profesional, bukan saling mengamankan. Karena permasalahan ini telah menjadi perhatian dan publik semua sudah tahu. Apalagi permintaan bantuan Karo Humas kepada NHM  yang dianggap tidak memenuhi prosedur dan bertentangan.

“Tidak sesuai karena membawa atas nama pemerintah, tetapi dalam proposal yang dicantumkan rekening dan NPWP pribadi. Ini harus diusut tuntas oleh Inspektorat,” pintanya.

Sekadar diketahui, Karo Humas Rahwan K. Suamba beberapa waktu lalu mengirimkan proposal bantuan ke PT. NHM dalam rangka dukungan studio bidadari. Proposal itu ditandatangani langsung Rahwan sekaligus penanggungjawab studio.

Anehnya, dalam proposal itu dicantumkan nomor rekening dan NPWP atas nama pribadi. Tidak hanya ke perusahaan NMH, proposal itu juga diduga ditujukan ke perusahaan tambang Antam. Hal mendapat desakan sejumlah pihak agar Karo Humas dievaluasi, bahkan dipecat, lantaran tindakannya menyalahi etika pemerintahan. (gon/ask)