Keberadaan Ratusan Rumpon di Sula Ilegal

PENAMALUT.COM, SANANA – Ratusan rumpon milik warga maupun koperasi di Kabupaten Kepulauan Sula tak miliki izin. Ini artinya, keberadaan rumpon tersebut ilegal.

Data yang dihimpun wartawan NMG, terdapat 263 unit rumpon yang tersebar di perairan Kepulauan Sula yang tidak memiliki izin.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Abdullah Assagaf menuturkan, rompun ini memang bermasaalah dari dua tahun terakhir, mulai dari tahun 2019 hingga 2021. Ini bukan hanya di Kepulauan Sula, namun hampir 10 kabupaten/kota di Malut sama.

“Mulai dari tahun 2016 hingga sampai saat ini, kami tidak pernah memberikan rekomendasi izin rumpon kepada Dinas PTSP Provinsi untuk mengeluarkan izin,” kata Abdullah saat berada di Kepulauan Sula beberapa waktu lalu.

Menurut dia, rumpon ini bertentangan dengan Peraturan Menteri (Permen) KKP Nomor 26 tahun 2016, serta Permen Nomor 18 tahun 2021. Sebab yang namanya rumpon harus satu kesatuan dengan armada.

“Dan satu kapal maksimal harus memiliki tiga rumpon. Namun sekarang yang terjadi, rumpon perorangan, baik rumpon milik koperasi, dinas kelautan dan sebagainya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, ia meminta agar pendirian rumpon ini harus melalui prosedur. Sehingga keberadaannya tidak ilegal dan mengganggu aktivitas di laut.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kapala Dinas Kelautan dan Perikanan Sula, Mazuna Umanahu mengatakan, ia belum mengantongi data soal rumpon. Sehingga itu, nanti ia cek kembali di staf.

“Nanti hari Selasa, supaya staf lihat di arsip agenda rekomndasi rumpon dan rekomendasi itu untuk nelayan proses izin di provinsi. Nanti saya juga tanya ke tim di lapangan,” tuturnya.

Ia bilang, jumlah rumpon di Sula ini tak menentu. Sebab setiap bulan ada yang berkurang dan ada juga yang bertambah.

“Jadi nanti saya dulu,” tutupnya. (ish/ask)