Stafsus Bupati Sebut Sekda Halsel tak Paham Pengelolaan Keuangan Daerah

PENAMALUT.COM, LABUHA – Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Selatan terkesan amburadul. Ini karena Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pemegang kuasa anggaran tidak memahami pengelolaan anggaran.

Hal ini disampaikan Staf khusus Bupati Halmahera Selatan Bidang Keuangan, Dr. Muamil Sunan, buntut keterlambatan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) sejak Januari hingga Februari ini.

Muamil kepada wartawan media Nuansa Media Grup (NMG), Senin (21/2) menjelaskan, Sekda mempunyai sejumlah fungsi diantaranya, a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah, b. pengkoordinasian pengelolaan keuangan daearah, c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain.

Selain itu, dalam poin d, juga disebutkan tugas Sekda adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. Poin e, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah. Pon f, pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Terkait dengan fungsi Sekda tersebut, kata Muamil, harusnya dapat dijalankan secara optimal sebagaimana pada point b.

“Sekda terkesan lambat dan tidak paham dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mana ASN mengalami keterlambatan dalam pembayaran gaji bulan Januari hingga Februari 2022. Ia berdalih bahwa perubahan sistem dalam keuangan. Padahal kabupaten/kota lainnya tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran gaji. Apakah Sekda paham dengan perubahan sistem dalam keuangan tersebut?,” ujar Muamil dengan nada kesal.

Muamil bilang, Sekda sebagai pemegang kuasa anggaran harusnya lebih paham dan sering berkoordinasi dengan dinas terkait.

“Harusnya Sekda paham, karena berkaitan dengan fungsi Sekda pada point d. Evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemda akan mengalami gangguan dari segi pembiayaan,” tutur Muamil yang juga Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) itu.

Menurut dia, Sekda selaku pimpinan ASN seharusnya punya pengalaman/kemampuan serta wawasan yang luas dalam administrasi pemerintahan maupun pengelolaan keuangan, serta punya sikap tegas dalam setiap menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.

Ia menilai Sekda memberikan contoh buruk, seperti peristiwa dua SK ganda salah satu pegawainya di Inspektorat Halsel yang sempat disobek oleh Sekda.

“Sekda selaku pembina ASN sesuai fungsi pada point b, justru Sekda memberikan contoh kurang baik dengan terbitnya SK ganda mutasi saudari Kiki, yang seharusnya Sekda adalah orang yang bertanggung jawab dalam administrasi pemerintahan. Kasus tersebut mengindikasikan Sekda kurang tegas dalam hal administrasi,” pungkasnya.

Sementara Sekda Halsel, Saiful Turuy yang dikonfirmasi lewat sambungan telepon tak digubris. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp juga tak direspons. (rul/ask)