Kejati dan Polda Diminta Periksa Kadispora Malut

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Maluku Utara diminta periksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Malut atas dugaan penyalahgunaan sejumlah anggaran kegiatan di lingkup Pemprov Malut.

Hal ini didampaikan praktisi hukum, Iskandar Yoisangadji kepada wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Senin (28/2).

Menurut dia, dugaan penyalahgunaan anggaran pada Dispora Malut mestinya menjadi perhatian juga oleh Inpektorat Malut sebagai lembaga pengawas internal.

Sebab penggunaan anggaran mestinya didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang mana dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Inspektorat harus memanggil serta melakukan pemeriksaan terhadap Kadispora Ansar Daaliy terkait dengan kejelasan penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan ke mana mengalirnya anggaran itu. Jangan kemudian dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

“Inisudah disorot oleh media, mestinya ada langkah cepat. Jika dalam pemeriksaan ada temuan, maka menjadi kewajiban Inspektorat untuk menyampaiakan kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan atau melakukan perbaikan sebelum masalah ini ditangani oleh aparatur hukum,” tukasnya.

Namun demikian, kata dia, jika hal ini tidak ada langkah progres dari Inspektorat, maka sudah seharusnya pihak Kejati maupun Polda Malut segera memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan terkait dengan kasus tersebut.

“Polda dan  Kejaksaan perlu  memanggil Kadispora untuk segera diperiksa. Sehingga dari sejumlah masalah yang terjadi di sana apakah mengarah pada tindak pinda korupsi atau tidak,” pintanya.

Sekadar diketahui, pengelolaan sejumlah anggaran kegiatan di Dispora Malut ini diduga terjadi penyelewengan lantaran pengelolaannya tidak terbuka. Seperti anggaran refocusing 1,6 miliar tahun 2020, keiatan PPLP dengan anggran dari APBN sebesar 1,4 miliar terdiri dari makan minum ditambahkan dengan honor sebesar 4 miliar lebih yang tidak pernah terbuka.

Selain itu, kegiatan Paskibraka tahun 2021 sebesar 1,2 miliar dari APBD yang progres pelaksanaannya tidak diketahui oleh Sekretaris Dispora.

Begitu juga kegiatan STQ tahun 2021, di mana Kadispora Ansar Daaly selaku Ketua Bidang Pengarahan Massa yang ditugaskan melakukan pengadaan alat marching band sebesar1,9 miliar terjadi masalah karena tidak sesuai spek.

Anggaran pokir yang terdiri dari lintasan tartan senilai 1 miliar lebih, pembangunan GOR sebesar 2,2 miliar yang terletak di Desa Akekolano, Kecamatan Oba hingga sekarang belum selesai 100 persen, termasuk lapangan Desa Oba dan beberapa program lainya.

Anggaran pokir ini juga ditutup rapat, yang di mana senilai 641 juta itu didalamnya terdapat empat lapangan sepak bola termasuk di Oba. (ano/ask)