Kepala Biro Adbang Pemprov Malut Diduga Peras Pegawai Honorer

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Kepala Biro Adminitrasi dan Pembangunan (Karo Adbang) Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Dihir Bajo, diduga memeras 18 pegawai honorernya.

Kepada Nuansa Media Grup (NMG), salah satu pegawai yang enggan menyebut namanya mengungkapkan, tiga hari lalu Karo Adbang melalui salah satu stanya, Irma, meminta kepada 18 pegawai PTT ini agar segera memberikan uang 1,5 juta untuk mempercepat proses pembuatan SK honorer di Biro hukum.

“Mereka (Staf Biro Adbang) minta per orang Rp 1.500.000. Kami para pegawai PTT kemudian membahas masalah ini di grup whatsApp, kemudian dikasih turun Rp 750.000, sampai 250.000. Informasinya sudah ada lima orang yang bayar,” katanya saat ditemui NMG, Minggu (13/3).

Uang ini setelah diambil dari pegawai PTT, kemudian diserahkan ke Bendahara Adbang, Safrin Tehuayo.

Berdasarkan hasil penelusuran pihaknya, ternyata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022 pada Biro Adbang, anggaran untuk pembayaran honorer ternyata tidak ada.

Sebelumnya pada tahun 2021 lalu, dua pegawai PTT juga dibebankan per orang sebesar 5 juta. Saat itu kedua pegawai PTT itu baru direkrut menjadi PTT.

Lewat keluarga kedua PTT ini, Karo Adbang mengatakan akan merekrut pegawai PTT. Syaratnya harus menyetorkan uang 5 juta per orangnya.

“Sebenarnya waktu itu saua mau tolak tidak mau jadi PTT. Hanya karena orang tua saya mau, akhirnya mereka nekat pinjam uang di koperasi 10 juta untuk bayar kasih ke mereka (Karo Adbang),” tuturnya.

Setelah kedua PTT itu berkantor dan menanyakan kepada PTT lainnya di Biro Adbang, ternyata pegawai PTT itu tidak menyetorkan uang sebesar seperti yang diminta kepada keduanya.

“Pada saat masuk kantor, saya langsung tanya ke teman-teman apakah mereka bayar atau tidak. Saya telusuri semua sekitar 20 lebih pegawai ternyata tidak bayar, yang bayar hanya kami berdua. Padahal setau saya dalam birokrasi itu tidak yang kaya begitu, buat SK kemudian dibayar,” tandasnya kesal.

Sementara Kepala Biro Adbang, Dihir Bajo dikonfirmasi terpisah mengatakan, memabantah apa yang dituduhkan itu.

Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan para PTT bahwa pada tahun 2022 ini anggaran honor untuk PTT sudah tidak ada. Sehingga kemungkinan SK tidak lagi diterbitkan.

Selain itu, kata Dihir, terkait Irma yang ditugaskan melakukan penagihan itu bukan atas dasar perintahnya.

“Jadi terus terang saja selama ini kami tidak pernah tekankan ke PTT untuk bayar 1,5 juta itu tidak ada. Apalagi SK ini di terbitkan Gubernur. Kalau soal pungutan sama saja kami bunuh diri, dan informasi itu tidak benar. Tidak sama sekali kalau itu arahan dari saya,” bantahnya. (ano/ask)