PPMPI dan LSP-PI Gelar Pelatihan Kompetensi Sertifikasi Barang dan Jasa

PENAMALUT.COM, TERNATE – Pusat Pengembangan Manajemen Pengadaan Indonesia (PPMPI) dan Lembaga Profesi Pengadaan Indonesia (LSP-PI), menggelar Bleanded Learning pelatihan Kompotensi Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah Certified Procurement Officer (CPOf).

Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Boulevard, Kota Ternate, itu melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) yang berlangsung sejak 29 Maret hingga 7 April 2022 besok.

Penanggung jawab kegiatan, Jufri Jacob menuturkan, kegiatan pelatihan ini baru pertama kali digelar di tingkat daerah, dan Maluku Utara baru pertama kali. Menurutnya, peserta yang mengikuti kegiatan akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh Badan Sertifikasi Profesi (BNSP) dari pemerintah, sebab sumber daya manusia (SDM) yang ada di pemerintahan yang mengelola barang dan jasa harus wajib bersertifikat.

“Kalau dia tidak bersertifikat, itu artinya pelanggaran. Seperti orang bawa kendaraan. Dia tahu bawa kendaraan, tapi kalau dia tidak punya SIM, pasti bermasalah,” tuturnya, Rabu (6/4).

Ia menjelaskan bahwa pelatihan yang digelar ini tidak hanya sekadar pelatihan, namun peserta yang lulus pada pelatihan tersebut akan mendapatkan gelar non akademis. Di mana nama gelarnya adalah CPOf.

Menurut Jufri, mulai tahun 2024 nanti, semua pelaku pengadaan, baik pejabat pembuat komitmen (PPK), pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Pokja atau pantia tender, wajib memeliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi ahli barang dan jasa pemerintah.

“Kegiatan saat ini adalah bagian dari untuk mengisi kekurangan-kekurangan SDM yang ada di Maluku Utara, supaya kelak mereka bisa diakui mempunyai SDM yang kompoten dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Abdul Farid Hasan, salah satu pemateri pada kegiatan itu berharap, para peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa kompeten dan bisa mengimplementasikan kemampuan terhadap pengadaan barang dan jasa di masing-masing instansi mereka.

“Sehingga pada akhirnya nanti, tujuan barang dan jasa dapat tercapai dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Sementara salah satu peserta dari APH perwakilan Kejari Halteng, Zulkaranain menambahkan bahwa perwakilan Kejaksaan di Malut ini baru pertama kali mengikuti pelatihan CPOf. Dengan pelatihan ini, pihaknya dapat mengerti teknis pengadaan barang dan jasa.

“Kita aparat penegak hukum hanya mengetahui aspek hukumnya saja. Aspek hukum itu kita mengacu pada kelengkapan administrasi. Padahal, setelah saya mendalami sertifikasi kompetensi CPOf ini, akhirnya saya tahu kendala-kendala yang ditemukan teknis di lapangan yang tidak mampu dibaca APH dengan baik,” pungkasnya. (tox/ask)