Soal Harga BBM, DPRD Desak Pemkot Ternate Segera Turun Tangan

PENAMALUIT.COM, TERNATE – Pemerintah Kota Ternate seolah lepas tanggungjawab terhadap naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) di tingkat pengecer yang dinaikkan sesuka hati.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui PT. Pertamina telah menetapkan tarif baru BBM jenis Pertamax, yakni Rp 12.750. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga di tingkat pengecer di Kota Ternate tak terkendalikan.

Hal ini lantas ditanggapi DPRD Kota Ternate. Lembaga wakil rakyat itu meminta Pemerntah Kota Ternate melalui Wali Kota M. Tauhid Soleman agar turun tangan mengatasi kenaikan harga BBM di tingkat pengecer ini.

DPRD juga telah menyampaikan hal ini kepada pemerintah mengintervensi sejak jauh-jauh hari agar mengintervensi kenaikan harga BBM ini.

“Besok ini saya akan panggil komisi-komisi untuk melakukan rapat membahas hal ini,” kata Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy kepada wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (6/4).

Kata dia, masalah harga di Kota Ternate ini bukan hanya soal minyak, namun banyak hal. Misalnya penetapan harga di pasar oleh para pedagang. Memang pihaknya tidak bisa mengatur, sekalipun kebutuhan masyarakat untuk kepentingan ekonomi, akan tetapi antara minyak dan hasil produksi lain yang ditetapkan harga sesuka pedagang.

“Sebenarnya ini yang memicu inflasi harga barang di pasar terus akan naik,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendesak Wali Kota M. Tauhid Soleman agar memerintahkan OPD terkait yang punya tupoksi untuk segera turun memastikan.

Menurut dia, Pertamina menyatakan bahwa kenaikan harga BBM di luar dari area Pertamina bukan lagi menjadi tanggungjawab mereka. Maka dari itu yang harus dipanggil adalah para pengecer.

Politisi PKB itu juga menyebut bahwa terdapat SPBU yang nakal. Di mana pada siang hari mereka buka seadanya, lalu malamnya dilayani pihak pengecer.

“Ini yang memicu terjadinya inflasi. Sehingga ruang itu pemerintah punya kewenangan untuk memastikan, kalau mereka tidak mau ikut aturan dari pemerintah, maka segera di evaluasi mereka punya izin. Sebab SPBU nakal begitu harus diberikan sanksi,” tegasnya. (udi/ask)