Tindakan Represif Oknum Polisi Saat Mengamankan Aksi Disesalkan

PENAMALUT.COM, TERNATE – Beredar video sejumlah oknum polisi yang bertindak represif saat mengamankan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Kantor Walikota Ternate, Senin (18/4) sore tadi.

Video tersebut memperlihatkan tindakan oknum polisi yang melakukan penyerangan kepada sejumlah massa aksi yang berada diatas sebuah mobil pikap. Salah satu oknum polisi berpakaian preman itu mengambil bambu tiang bendera organisasi lalu memukul ke arah massa aksi yang dibantu dua anggota polisi berpakaian lengkap. Mereka juga terlihat melakukan pemukulan terhadap massa aksi yang tanpa perlawanan.

Tidak hanya itu, mobil water cannon yang dikerahkan di tengah-tengah massa aksi juga terlihat menyemprotkan air ke arah massa. Tidak hanya massa aksi, masyarakat yang lewat juga terkena semprotan water cannon. Seorang ibu dan anak kecil yang sempat melintas di jalan tersebut terkena semprotan hingga membuat keduanya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya.

Tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian massa aksi saat unjuk rasa penolakan kenaikan BBM itu disesalkan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Demokrasi Konstitusional (Pandecta) Maluku Utara, Hendra Kasim menyayangkan dugaan tindakan represif oknum aparat tersebut.

Bagi Hendra, menyampaikan pendapat di depan umum merupakan hak asasi setiap warga megara yang dijamin oleh konstitusi hingga undang- undang. Sehingga itu, ia menyarankan agar aparat kepolisian lebih mengutamakan dialog.

“Isu yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa adalah isu nasional yang juga dirasakan oleh keluarga atau berdampak juga pada aparat keamanan. Sehingga
tindakan represif seperti ini sudah seharusnya ditinggalkan,” sesalnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) ini juga menganggap pernyataan Kapolres Ternate terkait dengan pertanggungjawaban para koordinator lapangan (Korlap) aksi atas insiden kericuhan tersebut hanya sebuah penilaian.

“Itu penilaian kapolres, lantas bagaimana dengan anggota yang memukul massa aksi atau gas air mata yg menyasar warga hingga anak balita? Bagaimana pertanggungjawaban atas tindakan itu?,” tanya Hendra.

Untuk itu, ia meminta kepada Kapolda Maluku Utara harus memproses hukum oknum anggota polisi yang diduga melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa.

“Pandecta meminta Kapolda Maluku Utara proses hukum anggota yang represif,” tegasnya meminta. (gon/tox/ask)