Konoras: Kejari tak Berani Periksa Wali Kota Soal Kasus Haornas

PENAMALUT.COM, TERNATE – Komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate untuk mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2018 masih diragukan.

Pasalnya, kasus yang sudah dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan ini, belum juga ada penetapan tersangkanya. Tidak hanya itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman yang sudah beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan belum juga mengindahkan panggilan tersebut.

Kegiatan yang diketahui menelan anggaran senilai 4 miliar lebih itu dilaksanakan pada saat M. Tauhid Soleman masih menjabat sebagai Sekda Kota Ternate dan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate.

Praktisi Hukum Muhammad Konoras menilai kanji Kepala Kejari Ternate, Abdullah, untuk menuntaskan dugaan kasus ini masih sebatas janji belaka.

Menurutnya, kasus yang ditangani lembaga Adhyaksa ini sudah cukup lama dan sangat merugikan pihak-pihak terkait yang diduga terlibat. Padahal, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan sejak tahun 2021 lalu. Ia juga menilai, Kejari tidak berani memeriksa Wali Kota Ternate untuk mengungkap kasus ini lebih jauh.

“Bagi saya, bukan dalam kapasitas tidak mempercayai pihak Kejari Ternate, tapi penanganan kasus Haornas oleh Kejari ini telah cukup lama sejak 2020 lalu. Bagaimana mungkin kita harus percaya kalau meminta keterangan Wali Kota Ternate sebagai saksi pun Kejari tidak memiliki keberanian. Makanya apa yang bisa dipegang dari pernyataan Kajari untuk menuntaskan kasus Haornas ini,” ujar Konoras kepada wartwan Nuansa Media Grup (NMG), Jumat (19/5).

Ia juga menyesalkan langkah Kejari dalam melakukan penegakan hukum yang begitu lamban. Sebab masyarakat akan mulai bosan jika cara penegakan hukum seperti ini terus dibiarkan.

“Maka jangan heran kalau masyarakat mulai apatis dengan kenerja aparat penegak hukum. Dan ini sangat berpengaruh kepada tingkat kepercayaan yang menurun kepada penegakan hukum itu sendiri,” sesalnya.

Ketua Peradi Kota Ternate ini menegaskan, jika pananganan sebuah kasus korupsi yang terlalu lama di meja penyidikan, maka tidak menutup kemungkinan menimbulkan kecurigaan publik yang mengarah pada adanya tawar menawar pasal yang dikenakan dan bisa saja berujung pada penghentian penyidikan.

“Patut diketahui, bahwa tujuan penyidikan dalam KUHAP dengan tujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Nah kalau sebuah penanganan kasus yang sudah naik pada tahap penyelidikan ke tahap penyidikan yang selama bertahun-tahun belum ditetapkan tersangkanya, maka patut dipertanyakan tentang profesionalisme jaksa penyidik. Apakah dia memiliki kualitas atau tidak sebagai seorang penyidik,” tandasnya.

Konoras juga menyarankan agar Kejaksan Tinggi (Kejati) Maluku Utara mengambil alih kasus itu dari Kejari Ternate. Karena etikanya sebuah kasus yang ada pejabat didalamnya, maka sepatutnya ditangani oleh instansi yang lebih tinggi.

“Atau jika memang kasus Haornas tidak cukup bukti untuk diteruskan ke tahap penuntutan, maka semestinya dihentikan penyidikannya. Jangan kemudian membiarkan kasus ini berlama-lama yang nantinya memberikan kesempatan kepada oknum-oknum penyidik nakal untuk mencari keuntungan pribadi,” pungkasnya.

Sementara Kajari Ternate, Abdullah, belum lama ini berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut. Ia juga mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait dengan kasus ini. (tox/ask)