BPN Kota Ternate Dilaporkan ke Kejati Malut Terkait Dugaan Mafia Tanah

PENAMALUT.COM, TERNATE – Puluhan warga lingkungan Parton, RT/RW 014/006 Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate, melaporkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Senin (23/5), atas dugaan mafia tanah melalui penerbitan sertifikat.

Laporan ini dilakukan, lantaran pihak BPN Kota Ternate menerbitkan sertifikat kepemilikan lahan atas nama Andi Cakra dengan luas lahan 9.900,33 meter persegi. Menurut warga, lahan tersebut masuk dalam kawasan laut yang ditimbun dan ditempati. Sehingga itu, tidak bisa diterbitkan seritifakat kepemilikan.

Kuasa Hukum warga Mangga Dua, Agus Salim R. Tampilang mengungkapkan, tindakan yang dilakukan oknum pegawai BPN Kota Ternate dan Andi Cakra dengan menerbitakan serifikat kepemilikan lahan di atas area laut, merupakan tindakan melawan hukum.

“Kami melaporkan di Kejaksaan karena sertifikat tersebut kami sangat ragukan. Menurut kami laut itu bukanlah objek sertifikat. Sertifikat bisa berdiri hanya dua, yaitu di atas bangunan yakni rumah dan di atas tanah bukan laut,” katanya kepada wartawan Nuansa Media Grup (NMG).

Menurutnya, pembuatan sertifikat di atas laut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang menyebutkan objek sertifikat adalah tanah bukan laut. Tindakan yang dilakukan oknum di BPN dan oknum terkait juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2016 tentang daerah sepadan.

“Daerah sepadan itu pesisir pantai, tidak dimiliki siapapun,” jelasnya.

Tidak hanya itu, kata Agus, penerbitan sertifikat ini juga bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau terluar. Di mana dalam UU ini menyebutkan bahwa perorangan tidak bisa memiliki pesisir pantai dan pulau-pulau secara pribadi.

“Namun anehnya disitu bisa diterbikan sertifikat. Ini bertentangan dengan rancangan tata ruang wilayah Kota Ternate, karena itu adalah laut dan namanya laut tidak bisa terbitkan sertifikat,” sesalnya.

Ia juga meminta Kejati Malut untuk serius mengusut masalah ini. Krena ada unsur tindak pidana. Agus juga memaparkan, ada sekitar 50 kepala keluarga (KK) yang menempati area itu, sehingga puluhan warga ini melaporkan dengan dasar lahan tersebut sudah puluhan tahun ditempati.

“Namun di tahun 2001 ada muncul sertifikat, katanya pada tahun 2003 itu sudah dibuat sertifikat oleh Andi Cakra. Hal itu mereka merasa terusir, makanya mereka melaporkan supaya mengetahui mekanisme proses sertifikat ini seperti apa,” tukasnya.

Warga, kata Agus, juga meminta masalah dugaan mafia tanah ini menjadi perhatian khususnya Pemerintah kota Ternate, karena jelas lahan yang ditempati itu adalah lahan warga Kota Ternate yang telah mendiami lahan tersebut.

“Makanya Pemerintah Kota Ternate segera konfirmasi dengan Dinas Tata Kota untuk terbitkan sertifikat disitu, dan apakah pertanahan pernah konfirmasi dengan pihak tata ruang atau tidak,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, lokasi penerbitan sertifikat lahan tersebut, ditemapti warga sudah sekian lama dengan membangun rumah panggung di atas air laut. (tox/ask)