Kuasa Hukum Andy Tjakra Sebut Laporan Warga Soal Mafia Tanah Salah Sasaran

PENAMALUT.COM, TERNATE – Terlapor dugaan mafia tanah, Andy Tjakra, melalui kuasa hukumnya mambantah tudingan warga Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate, sebagaimana yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, pada Senin (23/5) kemarin.

Kuasa hukum Andy Tjakra, Muhammad Konoras mengatakan, laporan warga ke Kejati Malut itu merupakan hak setiap warga negara yang merasa dirugikan. Namun warga harus memahami benar dan mampu membedakan mana mafia tanah dan mana penyerobotan tanah.

“Bagi saya selaku kuasa hukum dari pemilik tanah berpendapat bahwa kasus yang dilaporkan oleh sekolompok masyarakat ke Kejati itu adalah sesuatu yang lucu, salah alamat dan tidak memiliki nilai yuridis sama sekali,” ujarnya kepada wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (24/5).

Sebab, lanjut dia, jika warga mengetahui makna dari mafia tanah, maka harus tidak melapor ke Kejaksaan. Karena pengertian mafia tanah menurut hukum adalah apabila tanah yang menjadi obyek laporan itu sebelumnya dikuasai oleh warga kemudian secara diam-diam kliennya mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memproses sertifikat hak milik.

Begitu juga makna mafia tanah yang bisa diproses oleh pihak Kejaksaan, luas tanahnya harus ratusan ribu  hektare yang dikuasai secara luas oleh masyarakat umum, barulah masuk kategori mafia tanah.

Ia menyebut kasus yang dilaporkan oleh warga Mangga Dua Utara ini merupakan kepentingan sekelompok orang tertentu yang hanya ingin memenuhi hasrat masing-masing dengan cara yang tidak elegan. Hal ini sangat merugikan warga lain yang sudah beritikad baik untuk membayar kepada kliennya, namun diprofokasi oleh pihak-pihak yang punya tujuan lain.

“Jauh sebelum lahan tersebut dikuasai oleh sekelompok masyarakat yang melaporkan klien kami, justru klien kami sudah terlebih dahulu menguasai lahan tersebut dengan cara membeli kepada pemilik tanah sesungguhnya sejak tahun 1978,” tuturnya.

Konoras nengaku sejak 4 bulan lalu, pihaknya telah melaporkan sekelompok warga ini ke Polres Ternate, karena dianggap melakukan tindakan penyerobotan lahan. Oleh karena itu, ia meminta Kejati Malut untuk menghargai proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak Polres Ternate atau paling tidak melakukan koordinasi terkait dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Polres Ternate.

Sehingga itu, berharap penyidik Polres Ternate segera memanggil profokator yang namanya sudah diserahkan.

“Saya yakin seratus persen, kasus ini tidak masuk ranah mafia tanah, melaikan pidana penyerobotan. Sebab unsur-unsur pidana mafia tanah tidak mungkin akan ditemukan, kecuali pidana penyerobotan yang sudah memenuhi unsur pidana,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, laporan dugaan mafia tanah melalui penerbitan sertifakat ini dilakukan lantaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate menerbitkan sertifikat kepemilikan lahan atas nama Andy Tjakra dengan luas lahan 9.900,33 meter persegi.

Menurut warga, lahan tersebut masuk dalam daerah sepadan yang ditimbun dan ditempati. Sehingga itu, tidak bisa diterbitkan seritifakat kepemilikan. Warga juga menduga, penerbitan sertifikat ini dilakukan secara diam-diam oleh oknum pegawai BPN Kota Ternate dan Andi Tjakra yang namanya tercatat sebagai pemilik lahan tersebut. (tox/ask)