Tak Puas dengan Kinerja OPD, Wali Kota Ternate Dianggap Lemah

PENAMALUT.COM, TERNATE – Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, mengaku tak puas dengan kinerja sebagian organiasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ternate.

Ini karena sejumlah OPD tersebut realisasi programnya lambat, bahkan ada yang programnya belum jalan sama sekali.

Hal ini membuat orang nomor satu di jajaran Pemkot Ternate itu kecewa. Kekecawaan ini diungkapkan Wali Kota saat memimpin rapat evaluasi bersama OPD pada Senin (23/5) kemarin.

Namun sikap ketidakpuasaan Wali Kota terhadap bawahannya ini justru dianggap sebagai sebuah kelemahannya dalam mengkoordinir bawahannya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid mengatakan, sikap Wali Kota itu menunjukan kelemahan yang sengaja ditampilkan oleh kepala daerah dalam hal tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, satu bulan setelah peraturan daerah ditetapkan, harusnya perencanaan program kegiatan telah selesai di Januari-Februari kemarin, agar Maret hingga April itu program kegiatan sudah harus jalan, terutama program dan kegiatan fisik.

“Jadi siklus beranggaran harus ditaati secara benar oleh pemerintah daerah, agar Januari hingga Maret kemarin sudah action. Ini kan molor. Jadi kalau Wali Kota merasa tidak puas dengan kinerja OPD itu wajar, karena mereka tidak melihat siklus waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Mubin saat ditemui di Kantor DPRD Kota Ternate, Selasa (24/5).

Politisi PPP ini bilang, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berada penuh di tangan kepala daerah, lalu ke koordinator kekuasaan pengelolaan keuangan yakni sekretaris daerah, bukan ke Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).

Sehingga dalam rangka pengelolaan keuangan daerah adalah Sekda. Sekda yang mengkoordinir seluruh pelaksanaan program kegiatan, baik dari perencanaannya, penganggarannya, pelaksanaannya, sampai pada laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuaan PP Nomor 12 Tahun 2019.

“Terus kalau program dan kegiatan tidak jalan, bukan Bapelitbangda yang turun tangan, harusnya Sekda. Ini aturan yang bilang, bukan saya. Selama ini Bapelitbangda yang selalu turun kemana-mana. Lab bapelitbangda ini apa ? jadi ini adalah kelemahan koordinasi antar Wali Kota dan Sekda,” tandasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD ini menganggap sikap kekecewanya Wali Kota ini sudah sangat terlambat.

“Saya dengar Wali Kota kecewa, sudah terlambat. Wali Kota jangan mengeluh. Bagaimana bisa seorang kepala daerah mengeluh. Saya lihat Wali Kota tidak berperan aktif. Jadi tidak boleh mengeluh. Harus tegas ke OPD-nya,” pungkasnya. (nis/ask)