BP3D Ternate Minta SPBUN Alokasikan Kuota Bagi Nelayan

PENAMALUT.COM, TERNATE – Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah (BP3D) Wilayah III Ternate menggelar pertemuan dengan pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Maluku Utara dan pihak Pertamina, Rabu (15/6).

Pertemuan itu menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya dalam menjembatani aduan distribusi BBM jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara.

Kepala BP3D Wilayah III, Fauzi mengatakan, saat ini kebijakan pemerintah telah menetapkan Pertalite sebagai minyak subsidi. Sehingga dalam tiga bulan terakhir, pemerintah telah menetapkan status Pertalite pengganti posisi Bensin yang dulunya sebagai minyak subsidi.

Hanya saja, terkait penyaluran khususnya di SPBUN yang melekat di kawasan pelabuhan harus ada tempat yang disediakan Pertamina. Sehingga kuota yang tersalurkan itu difokuskan untuk kebutuhan nelayan.

“Secara praktis di lapangan, kita tahu persis bahwa memang kuotanya diperuntukkan untuk para nelayan. Sehingga dalam posisi sebagai pengelola pelabuhan, kita sampaikan kepada lembaga penyalur bahwa minyak ini betul-betul disalurkan hanya untuk kebutuhan nelayan. Karena kebijakan pemerintah ini sifatnya makro,” katanya.

Menurut Fauzi, mekanisme penyaluran ini secara struktural dan ada SOP yang melekat disitu. Namun demikian, ia juga belum tahu mekanismenya seperti apa. Sebab sampai hari ini belum ada edaran atau hal lainnya yang bersifat administratif yang disampaikan pihak Pertamina bahwa minyak yang dialokasikan tersebut adalah untuk nelayan.

“Kalau itu diprioritaskan untuk nelayan, maka kita segera tertibkan, karena ada mekanisme atau SOP-nya. Setiap minyak yang tersalur, minimal selaku penanggungjawab di kawasan itu, saya harusnya bisa mengetahui dan memastikan bahwa minyak itu memang betul-betul tersalurkan untuk nelayan,” ujarnya.

Karena itu, sambungnya, dirinya menitipkan ke pengurus HNSI Malut saat silaturahmi dengan pihak Pertamina dalam kesempatan hearing kemarin itu, untuk mempertegas ke pihak Pertamina bahwa alokasi yang disalurkan ke SPBUN itu harus dikhususkan untuk nelayan.

“Kalau memang seperti itu, kita tertibkan sambil kita menunggu SOP yang diatur Pertamina itu seperti apa model penyalurannya. Namun yang pasti, pertemuan kita hari ini setelah kita membicarakan beberapa hal yang bersinggungan dengan mekanisme penyaluran ini. Ada keputusan bersama untuk bersepakat dan saya berharap nanti disampaikan resmi oleh pertamina terkait alokasi yang disalurkan di sini itu jelasnya seperti apa, untuk kita tertibkan,” tandasnya.

Fauzi juga menegaskan agar pemberlakuan harga harus berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena itu, ia membutuhkan pengurus HNSI Malut untuk bisa menjembatani ini. Pasalnya masalah ini sudah secara kelembagaan dibicarakan secara langsung antara HNSI Malut dengan pihak Pertamina. Sedangkan pihak BP3D Wilayah III tidak terlibat langsung dalam hearing saat itu.

“Kita telah bersepakat bahwa nelayan yang bisa mengakses kuota minyak subsidi ini betul-betul punya legalitas identitasnya. Jadi nelayan yang datang untuk mendapatkan minyak subsidi, setidaknya dia punya status dibuktikan dengan kartu Kusuka. Kalau dia belum ganti kartu nelayan ke kartu Kusuka, kita menata itu melalui penyuluh. Kita akan melakukan penertiban, termasuk administrasinya,” jelasnya.

Sementara Sekretaris HNSI Malut, Hamka Karepesina menuturkan, ini adalah serangkaian dari bentuk penanganan mekanisme pengaduan yang ada dalam pusat pengelolaan pengaduan nelayan (P3N). P3N ini didorong dalam kerangka menjadi rumah aspirasi atau rumah pengaduan nelayan di Maluku Utara terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi.

“Intinya yang dilakukan hari ini adalah kerja-kerja P3N dalam mendukung dan menjadi mitra bagi pemerintah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), BP3D Wilayah III dan menjalin mitra bersama para nelayan. Kami tetap memperjuangkan kepentingan nelayan, karena P3N itu akan menjadi wadah, rumah aspirasi dan sentral komplain nelayan-nelayan di Maluku Utara,” pungkasnya. (tan/ask)