Soal Dugaan Minta Fee, Gubernur: Jika Berlebihan, Bawa ke Mabes Polri

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, nampaknya tidak ambil pusing dengan kasus dugaan minta fee proyek Masjid Raya Sofifi yang dilakukan salah satu ketua partai di Maluku Utara, MS.

Tidak hanya MS, dugaan minta fee proyek Masjid Raya Sofifi ini juga menyeret salah satu pejabat Pemprov Maluku Utara.

Gubernur saat dikonfirmasi wartawan Nuansa Media Grup (NMG) pada Kamis (30/6) tadi mengatakan, apa yang ditudingkan kepada MS dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu merupakan hal yang tidak benar dan bisa disebut fitnah, serta sengaja dipolitisasi.

Namun demikian, Gubernur yang akrab disapa AGK itu menegaskan akan menelusuri kebenaran informasi yang beredar saat ini.

Menurut dia, jika memang tindakan yang dilakukan baik MS maupun Kepala BPKAD ity berlebihan, ia tidak segan-segan melakukan evaluasi.

“Saya kira ini karena tahun politik, jadi samua cerita-cerita yang itu fitnah. Kalau memamg itu berlebihan, kita ke Mabes Polri dulu, supaya ditetapkan. Ini orang punya nama baik. Pokonya kalau melanggar, berlebihan ya harus kita evaluasi. Nanti ditelusuri. Gubernur saja bisa ditelusuri, apalagi cuman anak buah,” ujarnya.

Mantan Wakil Gubernur Malut ini juga mengatakan, soal pembayaran utang pembangunan Masjid ke PT. Anugerah Lahan Baru tidak bermasalah. Hanya saja yang dianggap perlu diselesaikan adalah masalah penambahan item-item pkerjaan yang di luar dari kontrak. Maka dari itu, pemerintah akan mengupaya pembayaran, akan tetapi harus menempuh dengan cara hukum.

“Kalau memang betul, kita selesai secara hukum. Masjid ini tidak ada masalah. Kalau soal eskalator itu kita harus lewat pengadilan, dan berdasarkan putusan pengadilan barulah dibayar,” jelasnya. (ano/ask)