Kinerja OPD Lemah, APBD-P Pemkot Ternate Diprediksi Defisit

PENAMALUT.COM, TERNATE – DPRD Kota Ternate memprediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2022 pada Pemkot Ternate akan mengalami defisit.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy saat ditemui usai rapat dengan tim anggaran Pemkot dalam rangka konsultasi persiapan penyampaian KUA-PPAS APBD Perubahan 2022 dan KUA-PPAS Induk tahun 2023, pada Senin (4/7) tadi.

Rapat tersebut disepakati tanggal 25 Juli 2022 nanti akan diajukan KUA-PPAS APBD-P bersamaan dengan induk. Namun APBD Induk harus menunggu penyelesaian LPPA APBD, karena akan disampaikan bersamaan, akan tetapi pembahasan dibuat secara terpisah.

Menurut Muhajirin, APBD Perubahan 2022 nanti kemungkinan akan mengalami defisit kurang lebih 60 miliar. Pihaknya sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti Pemerintah Kota Ternate untuk sebaik mungkin merumuskan APBD Perubahan yang optimal,.sehingga defisit itu tidak akan terbawa APBD Induk.

“Kalau misalnya ada penambahan anggaran, dibikin penyesuaian-penyesuaian. Sehingga defisit itu tidak terlalu besar,” harapnya.

Politisi PKB ini bilang, ada beberapa poin harus dibicarakan termasuk Wali Kota Ternate untuk memastikan OPD yang berkinerja rendah, terutama OPD yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) untuk benar-benar memastikan kinerja tinggi.

“Karena kita ini kadang-kadang merencanakan belanja yang besar, tetapi target pendapatan kita tidak tercapai,” tuturnya.

Ia mencontohkan misalkan dirancang 100 miliar, namun tiap tahun hanya dapat 80 miliar, bahkan tidak melebihi target. Sehingga itu, Pemkot harus lebih mengkonsentrasikan untuk PAD di sektor pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Sebab yang kita ukur dari pendapatan yang ditetapkan setiap triwulan, tidak tercapai target, mestinya itu harus dievaluasi. Apalagi mereka yang menjabat OPD itu membantu Wali Kota, karena pemerintah ini bisa capai atau tidak tergantung bawahannya,” tandasnya.

“Kami DPRD juga menegaskan setiap OPD itu saling kerja sama. Ini sangat penting komunikasi lintas pemerintahan, sebab berjalannya sebuah pemerintahan harus efektif, biar pemerintah ini kelihatan nyaman dan aman,” sambungnya menutup. (udi/ask)