Muscab APDESI Halbar tak Beres, Sebagian Besar Kades Walk Out

PENAMALUT.COM, TERNATE – Musyawarah Cabang (Muscab) III Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Barat dianggap ada kejanggalan.

Muscab APDESI yang digelar di Muara Hotel, Rabu (3/8) ini, diikuti 9 kecamatan dan 111 desa di Kabupaten Halmahera Barat.

Plt Sekretaris DPC APDESI Halbar, Hafid Taib mengatakan, pada saat pembacaan tatib hampir sebagian perwakilan kepala desa (Kades) menyampaikan pendapat mengenai pasal 7 tatib tentang hak memilih, bahwa hak memilih ada pada Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) masing-masing 9, ketua DPC 1 dan ketua DPD 1 suara.

“Jadi ada sebelas jumlah suara yang memilih dalam pemilihan ketua APDESI, itu yang menimbulkan ketidakpuasan teman-teman kades lainya sehingga memilih untuk walk out dari musyawarah,” ujar Hafid.

Menurutnya, musyawarah tersebut seharusnya bisa berjalan baik, sebab dari poin tatib itu bisa berubah apabila ada tanggapan terkait dengan pasal poin yang tidak disetujui oleh sebagian dari peserta Muscab, sebagian peserta menyatakan mosi tidak percaya dengan Muscab III APDESI.

Lebih lanjut, Hafid menuturkan, teman-teman peserta lainya beranggapan Muscab ini hanya merupakan sampel saja karena keterlibatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI itu lebih berperan penuh dari pada mandat yang sudah dipercayakan oleh DPD kepada DPC untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Sehingga teman-teman kades beranggapan bahwa ini bukan ranahnya DPP melainkan kewenangan dari DPC yang telah dimandatkan oleh DPD,” jelasnya.

Hafid mengakui, kegiatan Muscab III ini, dirinya tidak mengetahui bahkan kewenanganya sama sekali tidak ada dalam kegiatan tersebut.

“Teman-teman yang memilih walk out sekitar 53 peserta, saya tidak pernah intervensi itu atas dasar pilihan mereka karena diduga ada setingan sehingga bisa terjadi aklamasi,” katanya.

Terpisah, Ketua Panitia APDESI Halbar, Suleman Saifuddin mengakui, hanya 6 desa saja yang keluar dari forum Muscab.

“Jadi alasan mereka walk out itu karena tidak sepakat dengan Muscab ini dalam AD/RT pasal 8 mengenai tentang hak suara sehingga tak setuju hal itu,” katanya.

Menurut dia, pasal itu bukan hanya dimuat persoalan suara yang menjadi penentu hak memilih, sebab itu hanya bersifat teknis yang diatur dalam AD/RT hanya delegasi yang berhak memilih itu dari dewan pimpinan kecamatan (DPK).

“Perdebatan ini hanya pasal 7 saja, ini yang kita sesalkan. Karena Muscab itu menggunakan rekomendasi DPK dan pelaksanaan musyawarah telah memenuhi kuorum karena di angka 107 desa,” jelasnya.

“Jadi bukan setiap kepala desa memiliki hak suara tapi ini melalui DPK, lalu DPK mengeluarkan satu rekomendasi dalam hal 1 suara. Muscab APDESI ke III ini dilakukan secara sah,” tambah dia.

Selain itu, pernyataan Plt sekertaris APDESI yang mengaku tidak dilibatkan dalam rangkaian kegiatan mungkin ini hanya diluar personal tanggung jawab dia saja karena kurang bersosialisasi. Namun menyangkut Muscab ini sebelumnya sudah ada pemberian mandat dari DPP APDESI ke DPC Kabupaten Halmahera Barat.

“Dan musyawarah ini kami selalu berkoordinasi dari tingkat DPC sampai ke DPP. Dengan begitu muscab dianggap sah dan terpilih secara aklamasi atas nama Atman Hasan,” pungkasnya. (udi/tan)