Tarif Angkutan Laut Belum Disepakati, Armin: Antara 20 Atau 25 Persen

Kadishub Malut, Armin Zakaria. (Karno/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perhubungan belum bisa mengambil satu keputusan terkait penetapan tarif angkutan laut pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Rapat yang diadakan Dishub Malut dengan melibatkan Dishub kabupaten/kota, pihak kepolisian, KSOP Kelas II Ternate, PT. Pelindo, perwakilan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UUP), perusahan pelayaran, INSA Cabang Ternate, YLKI, Jasa Raharja dan Koperasi Asosiasi Speed Boat bertempat di Royal Resto, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, Kamis (8/9) tadi, menemui jalan buntu.

Kepala Dishub Malut, Armin Zakaria kepada Nuansa Media Grup mengatakan, melalui perintah peraturan menteri (PM) 57 tentang penetapan tarif, salah satu pasalnya disebutkan harus ada kesepakatan bersama asosiasi operator pemilik kapal dan pemerintah serta instansi lainnya. Sehingga, hasil kesepakatan bersama pada rapat inilah kemudian ditetapkan berdasarkan SK Gubernur.

“Kita baru minta masukan-masukan, kayaknya sudah ada titik temu. Tadi dari asosiasi dan pengusaha kapal menawarkan tarif di angka 30 persen. Sedangkan kita 15 persen. Ini yang belum ada titik temunya, karena mereka (Asosiasi dan pengusaha kapal) tetap bertahan pada 30 persen,” katanya.

Rapat penentuan tarif angkutan laut. (Karno/NMG)

Armin menuturkan, adanya tarik menarik terkait kenaikan tarif ini, pihaknya membentuk sebuah forum-forum kecil guna menghindari perdebatan dan mempercepat adanya keputusan bersama.

“Nanti dibahas masing-masing perwakilan untuk mencari jalan tengahnya. Yang jelas tdak 15 persen maupun 30 persen. Tapi mungkin 20 atau 25 persen,” jelasnya.

Berdasarkan kajian PM, kata dia, ada hitungan komponennya, yakni BBM, sparepart, jarak mil dan biaya tambahan lain. Dan ini ada rumus pembagiannya.

“Formulasinya sudah ada, nanti dimasukkan, baru kita hitung presentasinya dengan harga yang sekarang naiknya berapa? Sementara tawaran mereka 30 Persen. Contohnya Ternate-Babang Rp 130, dan mereka tawarkan hingga menjadi 150 sekian, belum ditambahkan harga barang dan sewa kamar dan lainya. Inikan kita bicara penumpang, tidak mungkin mereka rugi,” tukasnya.

Armin memastikan jika sudah ada kesepakatan, dengan cepat pihaknya bakal membuat SK Gubernur.

“Kalau kita sudah sepakat langsung kita kita buat SK-nya. Untuk waktu pemberlakuan nanti dihitung saat penetapan SK Gubernur itu,” pungkasnya. (ano/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.