PENAMALUT.COM, TERNATE – Pemkot Ternate menyiapkan Rp 4 miliar melalui RAPBD-P 2022 untuk menekan inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
RAPBD-P tersebut dianggarkan melalui dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) senilai 2 persen.
Ini diakui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, Abdullah Hi. M Saleh, pada Selasa (13/9).
“Kalau tidak dimasukkan dalam RAPBD-P, maka akan berpengaruh di DAU di bulan Oktober 2022. Jadi ini kebijakan pemerintah pusat, sehingga itu kita harus memasukkan dalam rangka untuk mengatasi dampak dari inflasi akibat kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Menurutnya, langkah-langkah ini yang diambil sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) karena ini menyangkut belanja wajib, sehingga dimasukkan dalam RAPBD-P 2022.
Abdullah bilang, anggaran Rp 4 Miliar itu diklasifikasi untuk dana alokasi umum (DAU) Rp 2 miliar dan dana bagi hasil (DBH) Rp2 miliar, sehingga totalnya senilai Rp 4 Miliar.
Meski begitu, program kegiatan akan disusun oleh Bappelitbangda Kota Ternate. Karena ini arahan dari pemerintah pusat dalam rangka penyesuaian akibat dari kenaikan harga BBM.
“Dua persen itu memang diperuntukan penciptaan lapangan kerja, subsidi dan bantuan sosial,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menambahkan, ada beberapa kebijakan Wali Kota Ternate yang didorong pada RAPBD-P yakni DBH 2 persen yang di peruntukkan bantuan sosial lewat UMKM, penanganan penciptaan lapangan kerja dan subsidi listrik.
“Ketiga poin itu yang menjadi penguatan rancangan perubahan APBD 2022. Kemudian subsidi listrik ini memberi masyarakat yang menggunakan dayanya listrik 450KVA dan dianggarkan kurang lebih Rp 1 miliar dan itu sudah termasuk dalam RAPBD-P,” jelasnya.
Rizal juga mengakui, untuk 3 poin tersebut Pemkot Ternate masih menunggu juknis dari PMK terkait DBH tersebut, karena bantuan ini akibat dari dampak kenaikan harga BBM, sehingga total anggaran yang dimasukkan itu senilai Rp 4 miliar.
“Selain itu, mekanisme bantuan subsidi listrik itu diperuntukkan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun, masih menunggu juknis dulu setelah itu baru minta data di PLN,” pungkasnya. (udi/tan)
