DPRD “Ngotot” Tolak Pembangunan RSUD, Heny Minta Pemkot Terbuka

PENAMALUT.COM, TERNATE – DPRD Kota ternate meminta penjelasan Pemkot mengenai skema pembiayaan pembangunan RSUD milik Pemkot sebelum memasuki tahapan pembahasan pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda, mengatakan wacana kerja sama yang digaungkan oleh Pemkot dengan menggandeng PT. Wika untuk pembangunan rumah sakit megah di kawasan reklamasi ini perlu disampaikan ke publik tentang bagaimana sistem administrasi keuangan yang dilakukan Pemkot ternate.

Pasalnya, selama ini di publik PT. Wika yang menggunakan dananya untuk pembangunan tersebut dan kemudian Pemkot mencicil secara berkesinambungan.

”Bagaimana skema administrasi keuangannnya? Apakah menggunakan pinjaman ke SMI ataukah melalui KBPU (kerja sama pemerintah dan badan usaha),” cecar Heny, Rabu (21/9).

Menurutnya, jika melalui skema pembiayaan KBPU atau apapun bentuknya, maka sebaiknya Pemkot lebih bijak atau meneliti tahapan administrasi sebelum mempublis suatu program ke ruang publik.

Sebab, kata heny, sejak awal PT. Wika sudah digaungkan, namanya sebagai pelaksana bahkan mengundang Pemkot maupun DPRD untuk mempresentasikan kegiatan ini.

“Pemkot harusnya lebih paham bahwa apapun bentuk kerja sama pemerintah, baik itu melalui skema pinjaman SMI maupun KBPU semuanya akan bermuara pada proses pengadaan barang dan jasa,” tutur Heny.

Proses tersebut, sambung Heny, belum jalan sampai saat ini. Bahkan sumber dana maupun pagu anggaran pun belum ada.
“Karena itu, perlu diluruskan posisi PT. Wika dalam hal ini sebagai apa? Sebagai perencana, pelaksana, atau founding (penyandang dana),” cetusnya.

Lebih lanjut, Heny bilang, jika PT. Wika sebagai pelaksana, maka patut diduga ada pemufakatan jahat disini dan bisa terjadi pertentangan kepentingan, karena belum ada proses administrasi, tetapi nama PT. Wika sudah didengar sejak enam bulan sebelum ini sebagai pelaksana kegiatan pembangunan rumah sakit.

Atas dasar itu, DPRD akan meminta penjelasan Pemkot terkait skema pembiayaan KBPU. Sebab menurut pemahaman DPRD, skema pembiayaan belum disetujui.

“Kalaupun sudah disetujui, barulah Pemkot melakukan tahapan tender kegiatan. Karena PT. Wika bukan satu-satunya BUMN yang punya kapasitas melaksanakan pembangunan, masih banyak BUMN lain yang bergerak di bidang konstruksi seperti PT. Nindya Karya, PT. Hutama Karya dan lain-lain,” pungkas heny. (tan)