DAERAH  

Identitas Pajak 19 Perusahaan Tambang di Malut “Goib”

Kasatgas Korsupgah Wilayah V, Dian Patria. (Mahfud/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 125 izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara. Namun, 19 dari 125 IUP IUP yang beroperasi berdasar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak teridentifikasi di Kementerian ESDM.

Hal ini terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah V, Dian Patria pada saat melakukan rapat bersama Pemprov Malut, Bapenda dan Inspektorat kabupaten/kota, serta perusahaan tambang yang berlangsung di Red Star Resto, Kota Ternate, Kamis (13/10).

Menurut dia, pihaknya telah mendapatkan laporan dari Dirjen Minerba bahwa data-data dari perusahaan tersebut belum tercatat NPWP-nya di sistim ESDM.

Meksi demikian, ia tidak menyebutkan secara rinci persuhaan-perusahaan apa saja yang NPWP-nya tidak teridentifikasi di ESDM.

“Saya tidak hafal perusahaan-perusahaan itu, yang jelas datanya ada. Itu perlu dikonfirmasi di KPP (kantor pajak). Bisa jadi iya memang tidak ada NPWP atau bodong. Bahkan bisa jadi ada tapi tidak dimasukkan,” tuturnya.

Selain itu, ia menyebutkan terdapat 53 perusahaan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang mempunyai piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 70.396.613.708.

“Tentunya kita berkoodinasi memastikan dengan Kementerian Kehutanan, apakah sudah diurus ataukah sudah dibayar. Itulah peran kami mengkoordinasi lintas pihak termasuk KLHK untuk memastikan PNBP dari IPPKH,” pungkasnya. (ano/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *