Hutan Lindung di Halteng Diduga Dibabat, PT. Harum Sukses Mining Melanggar Hukum

Kawasan mangrove di Tanjung Gume, Desa Fritu, Kabupaten Halteng yang diduga dibabat PT. Harum Sukses Mining

PENAMALUT.COM, TERNATE – PT. Harum Sukses Mining yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah diduga melakukan pembongkaran kawasan hutan mangrove di Tanjung Gume, Desa Fritu, Kabupaten Halmahera Tengah.

Salah satu anggota DPRD Halteng, Munadi Kilkoda, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga sekitar bahwa ada aktivitas pembongkaran kawasan hutan yang selama ini dijaga masyarakat. Aktivitas pembongkaran ini sungguh meresahkan warga.

Menurut Munadi, dilihat dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 302 tahun 2013, Tanjung Gume di Fritu yang didominasi mangrove itu merupakan hutan lindung.

“Jadi kalau ada kegiatan pembukaan oleh tambang untuk pembangunan jetty, itu sebenarnya pelanggaran hukum. Karena dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, dilarang dengan tegas ada kegiatan tambang di dalam kawasan hutan lindung,” ujarnya kepada Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (18/10).

Lanjut dia, jika hari ini PT. Harum Sukses Mining kemudian melakukan pembongkaran mangrove tersebut untuk kebutuhan jetty, maka itu sudah kategori pelanggaran.

kawasan hutan mangrove yang dibabat perusahaan

“Karena itu, Dinas Kehutanan dan Gakkum KLHK harus mengambil langkah menghentikan seluruh kegiatan perusahaan tersebut, lalu memberikan sanksi hukum atas pelanggaran yang mereka buat,” tegasnya.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Malut itu berharap dalam waktu dekat ini sudah ada action dari pihak yang berwenang. Sebab pihaknya menerima laporan dari masyarakat bahwa pembongkaran hutan lindung itu terjadi secara luas dan diperkirakan akan terus meningkat.

“Ini tidak boleh terjadi. Kawasan itu memiliki nilai ekosistem yang tinggi untuk mendukung kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Sehingga kalau dirusaki, pasti nilai ekosistem akan berdampak pada masyarakat dan lingkungan setempat,” tandasnya.

Pihaknya padahal sudah berupaya agar Tanjung Gume itu diilindungi masyarakat melalui Perda. Itu sudah dilakukan oleh masyarakat, tapi kemudian dibiarkan tambang beroperasi.

”Saya kira pemerintah harus ambil langkah tegas untuk memastikan kawasan-kawasan penting seperti Tanjung Gume tetap terlindungi dari kegiatan yang merusak,” pungkasnya. (tan/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *