Mabes Polri Bakal Anulir Casis Diktuba Polri yang Digugurkan Polda Malut

Karojianstra SSDM Polri, Brigjen Pol Shandi Nugroho. (Aksal/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri bakal menganulir keputusan Polda Maluku Utara yang menggugurkan seorang calon siswa pendidikan pembentukan bintara (Diktukba) Polri yang telah dinyatakan lulus penentuan akhir (Pantukhir), namun digugurkan dengan alasan telah lewat usia.

Karojianstra SSDM Polri, Brigjen Pol Shandi Nugroho, saat melakukan kunjungan supervisi ke Polda Maluku Utara terkait dengan penerimaan Tantama Polri, mengaku bahwa pihaknya telah mendapat informasi terkait salah seorang Casis Diktuba Polri jalur kompetensi khusus (Bakomsus) Bidan bernama Sulastri Irwan yang digugurkan.

“Kami sudah dengar beritanya, ada peserta yang usianya lebih. Sehingga pada verifikasi akhir itu digugurkan dan diganti dengan yang lain,” kata Brigjen Shandi kepada wartawan, Rabu (9/11) tadi.

Ia bilang, terkait hal ini, pimpinan Polri akan mengambil sikap yang bijak untuk bisa mengakomodir agar masyarakat tidak dirugikan.

“Intinya sumber daya itu layak dipakai. Ada kekurangan ataupun hal yang lain, bisa ditolerir. Mungkin akan dipertimbangkan. Pada prinsipnya akan diberikan yang terbaik bagi bersangkutan dan institusi,” ujarnya.

Menurut dia, seleksi itu dilakukan pada tingkat Polres kemudian ada tingkat pusat gunannya chek and balance. Ia mengakui dalam hal ini mungkin ada kekehilafan dan kesalahan pihak panitia.

“Itu kita sadari dan menyadari semua. Oleh karena itu, tingkat daerah dicek bahkan di tingkat Mabes Polri pun dicek kembali untuk lebih adil dan transparan,” tuturnya.

Pihaknya, kata dia, sangat terbuka terhadap setiap penerimaan Polri. Sehingga begitu ada kesalahan, langsung disampaikan agar yang lainnya memenuhinya dengan baik dapat diakomodir sesuai ketentuan berlaku.

Jenderal bintang satu itu menambahkan, untuk pelaksanaan rekrutmen bukan hanya sekali ini saja, tetapi setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Evaluasi itu dilaksanakan dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas, gunanya supaya lebih baik dari yang sudah dilaksanakan.

“Untuk mengikat itu semua, maka dilaksanakan pakta integritas. Supaya dengan pakta integritas ada kesepakatan bersama, bukan hanya petugasnya saja, tapi sama-sama dengan masyarakat. Kalau ada masalah ditimbulkan jadi satu komitmen bersama untuk diselesaikan,” tandasnya. (gon/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *