Diskominfo Maluku Utara Raih Indeks Memuaskan pada SPBE 2022

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara berhasil meraih indeks cukup matang atau memuaskan pada penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2022.

Pencapaian ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tanggal 31 Januari 2023, Nomor 108 tahun 2023, tentang hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022.

Diraihnya angka indeks sebesar 2,47, menempatkan Maluku Utara berada lebih unggul di atas tiga Provinsi di wilayah Indonesia Timur, yakni Maluku, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi dengan nilai tertinggi 3,67 masih didiraih Provinsi DKI Jakarta.

”Nilai implementasi SPBE 2,47 kalau disandingkan dengan Provinsi Maluku dan Papua, kita lebih tinggi. Kalau dengan Sulawesi yaitu Gorontalo kita urutan kedua,” kata Kadis Kominfo Malut, Iksan Arsad, Rabu (12/4).

Iksan mengklaim, kemajuan Maluku Utara dalam SPBE ini merupakan keberhasilan yang signifikan. Pasalnya, Maluku Utara telah menyalib posisi Sulawesi Selatan yang berada pada indeks 2,35. Padahal, Sulsel lebih dulu mengimplementasikan SPBE dibanding Pemprov Malut.

“Bahkan kita belajar ke Pemprov Sulsel, tapi pada evaluasi kematangan, justru mereka berada di bawah kita. Hal ini bisa saja terjadi karena kita mengacu pada master plan, walaupun mereka juga memiliki, akan tetapi ada beberapa yang mereka belum punya,” ujarnya.

Penilaian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan dalam penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dengan indikator yang menjadi area penilaian adalah kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.

Menurutnya, dari sisi integrasi aplikasi, Provinsi Maluku Utara akan naik. Ini disebabkan karena masyarakat sudah dapat berinteraksi langsung dengan sistem layanan publik pemerintah.

”Namun masih terkesan parsial. Sebab terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan, misalnya masalah jaringan. Akan tetapi sistemnya sudah terintegrasi dengan baik. contohnya pada pelayanan pajak online, perijinan, layanan kesehatan, perpustakaan, dan masih banyak lagi,” tukasnya. (red)