DAERAH  

Pemkab Sula Optimis Tahun 2024 Keluar dari Status Daerah Tertinggal

Sekda Muhlis Soamole (kedua dari kanan) menghadiri kegiatan Rakornas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berlangsung di Palu.

PENAMALUT.COM, SANANA – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar rapat kordinasi nasional afirmasi percepatan pembangunan daerah tertingal guna mendukung rencana aksi Nasional percepatan PPDT tahun 2023 sesuai amanat putusan Prisiden Nomor 27 tahun 2022 serta sebagai bentuk apresiasi kepada kementerian dan lembaga terkait pemerintah daerah yang berlangsung di Convention Hall Swiss-Belhotel, Kota Palu, Sulteng, Selasa (3/10).

Dalam sambutannya, Wakil Prisiden Ma’ruf Amin mendorong para bupati di daerah tertinggal agar aktif mendukung kebijakan terkait untuk intervensi tepat sasaran dan sinkron dengan kebijakan pusat dan provinsi sekaligus memperkuat Afrimasi pemerintah Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.

“Saya mengapresiasi upaya serius pengentasan desa tertinggal ini. Diharapkan keseriusan inisiatif ini agar diikuti oleh pemimpin daerah provinsi lain yang masih memiliki stutus daerah tertinggal,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Kepulauan Sula yang diwakili Sekretaris Daerah Muhlis Soamole menuturkan, dengan mengikuti kegiatan ini guna percepatan daerah tertinggal di mana di Provinsi Maluku Utara masih tersisa dua Kabupaten yakni Sula dan Pulau Taliabu.

“Insa Allah di tahun 2024 ini sudah Entas,” tuturnya .

Muhlis berharap dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Maluku Utara dan dua kabupaten ini dapat berkalaborasi dalam program-program kerja hingga bisa keluar dari status daerah tertinggal.

“Pemkab Sula optimis di tahun 2024 Sula sudah keluar dari status tersebut. Sebab IPK kita sudah mulai membaik, hal ini berdasarkan hasil survei,” tukasnya. (ish/ask)

Respon (1)

Komentar ditutup.