Opini  

Ironi Perkawinan Sesama Jenis

Oleh: Riskal M Yakub, Advokat Magang

Bentuk perkawinan yang sah dalam hukum positif Indonesia adalah bentuk perkawinan heteroseksual atau beda jenis, tetapi faktanya, terdapat juga bentuk perkawinan homoseksual atau perkawinan sesama jenis. Hal nyata itu terlihat dalam kasus riuh yang menghebohkan publik baru-baru ini, dengan viralnya pemberitaan tentang pernikahan antara Baim Saban dan Dela La Udin. Pernikahan dengan mahar “Segelas Air Puti” di Desa Sekely, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, terkuak setalah diketahui bahwa, Dela La Udin merupakan seorang Waria (Wanita Pria) (Detiknews, 20 Mei 2024). Lantas, apakah perkawinan ini batal demi hukum atau dapat dibatalkan?

Dasar Hukum Perkawianan

Salah satu unsur perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1974 adalah perkawinan dilangsungkan oleh seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Percatatan perkawinan bukanlah merupakan syaratnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat sebagai kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah, dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.

Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat dari pihak ketiga (orang lain). Dengan demekian dalam konteks UU 1 /1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahaannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindunggi oleh negara.

Perkawinan dilangsungkan antara sesama pria dan tidak mungkin menghasilkan keturunan, maka unsur perkawinan tidak terpenuhi dan oleh karenanya tidak dianggap sebagai perkawinan yang dimaksud dalam UU Perkawinan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, tidak terpenuhinya syarat bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, maka berkonsekuensi dapat dibatalkannya perkawinan tersebut. Bahkan, dalam Pasal 37 PP 9/1927, menerangkan bahawa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Sebab, pembatalan perkawinan sebagai tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada (no legal force). Istilah yang digunakan terhadap suatu perkawinan bukanlah batal (nietig), melainkan dapat dibatalkan (vernietigbaar). Perkawinan tidaklah batal (nietig) karena menurut Pasal 85 KUH Perdata tidak ada perkawinan yang menjadi batal karena hukum, melainkan pembatalannya harus dinyatakan oleh Hakim dan hanya boleh dinyatakan dalam hal adanya alasan-alasan yang ditentukan undang-undang.

Adapun istilah dapat dibatalkan (vernietigbaar) oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo, bahwa perkawinan itu semula adalah sah, kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mr. Asser Scholten, bahwa ada beberapa kejadian perkawinan yang dapat batal dengan sendirinya atau batal demi hukum. Contohnya adalah apabila pengantin yang dikawinkan oleh Catatan Sipil ternyata berjenis kelamin yang sama. Menurut Mr. Asser Scholten, dalam hal itu perkawinan dengan sendirinya batal menurut hukum tanpa adanya putusan pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, karena perkawinan tersebut dilangsungkan melalui formalitas yuridis, maka untuk menghilangkan legalitas yuridisnya pun harus tetap dibatalkan melalui pengadilan. Hal ini diperkuat pula dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Kedudukan dan Kekuatan Hukum Pencatatan PPN

Dalam aspek hukum ini, perkawinan akan dianggap sebagai peristiwa hukum, yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karen hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, lembaga/instansi yang diberikan tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian beragama Islam adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam. UU 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016.

Pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undang adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Terkait dengan permasalahan ini penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan: “Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan diwajibkannya oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif.

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti otentik, sehingga pelayanan dan perlindungan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Dengan adanya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang dan tenaga serta fikiran yang lebih banyak.

Maka sejatinya, kedudukan pencatatan perkawinan di dalam hukum merupakan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan pengesahan secara normatif-yuridis. Adanya pencatatan perkawinan tesebut akan memberikan keabsahan dan pengakuan oleh negara. Dengan denikian, dalam kasus pernikahan sesama jenis yang terjadi di Gane Barat Selatan Kab. Halmahera selatan, antara Naim dan Della secara teologis dan normatif tidak sah dari sudut agama dan tidak memeliki keabsahan negara. Jika benar adannya dugaan syarat adminitratif Yang dikeluarkan ole Pegawai Pencatat Nikah (PPN) belum terverifikasi oleh Kemenag setempat yang belum terlaksanakan, maka batal demi hukum dan tanpa adanya putusan pengadilan.