Mantan Wagub Maluku Utara Belum Diperiksa, Kejati: Itu Strategi

Kantor Kejati Malut

PENAMALUT.COM, TERNATE – Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara sampai saat ini belum memeriksa mantan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan pada program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara pada unit Wakil Kepala Daerah (WKDH) tahun anggaran 2022 senilai Rp 13.839.254.000.

Al. Yasin sudah pernah dipanggil, namun tidak hadir dengan alasan di luar daerah. Kala itu Al. Yasin masih menjabat Wakil Gubernur sekaligus Plt Gubernur Maluku Utara.

Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga, mengatakan pihaknya masih mengumpulkan beberapa keterangan saksi. Sehingga itu, belum diperiksanya Al. Yasin merupakan strategi dari penyidik.

“Pemanggilan terhadap mantan Wakil Gubernur itu pasti. Maka sebab itu, tim penyidik memiliki starategi kumpulkan keterangan dari para saksi, barulah kita panggil bersangkutan (Al. Yasin),” katanya, Rabu (22/5).

Soal ketidakhadiran Al. Yasin lagi apabila dipanggil, maka upaya paksa dapat dilakukan apabila panggilan yang dilayangkan penyidik secara sah dan patut, namun tidak hadir tanpa keterangan.

Saat ini sudah dilakukan klarifikasi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap para pihak. Sehingga itu, pihaknya masih tunggu hasilnya.

“Hasilnya seperti apa atas klarifikasi yang BPK lakukan, kita tunggu saja. Kita lihat hasil audit, keterangan dan dokumen yang ada,” jelasnya. (gon/ask)