PENAMALUT.COM, TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara diminta segera mengisi kekosongan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) pasca Imran Yakub ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap terhadap mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba AGK beberapa waktu lalu.
Pj. Gubernur Samsuddin Abdul Kadir perlu menunjuk pengganti Imran Yakub agar proses pelayanan kepada masyarakat terutama satuan pendidikan tingkat SMA/SMK tidak terganggung. Selain itu, penunjukan Kadikbud harus orang yang paham masalah pendidikan di Maluku Utara.
Akademisi Universitas Bumi Hijrah (Unibrah), Dr. Isra Muksin, menyarankan kepada Pj Gubernur Samsuddin Abdul Kadir agar menunjuk pengganti Imran Yakub harus memperhatikan beberapa kriteria.
Pertama, calon Kadikbud harus memiliki track record yang baik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Minimal tidak ada temuan dari Inspektorat selama yang bersangkutan menjadi ASN. Hal ini sangat beralasan, karena saat ini KPK sedang konsentrasi memberantas korupsi di lingkup Pemprov Malut, termasuk Dikbud.
Kedua, tatakelola kelembagaan dinas pendidikan masih kurang baik. Hal ini ditandai dengan disiplin pegawai yang sangat minim, bahkan aktivitas perkantoran hanya dibuka Senin-Rabu. Sedangkan di hari Kamis-Jumat tidak ada aktivitas sama sekali, bahkan segala aktivitas dan kegiatan lebih banyak dilakukan di Ternate. Selain itu, pembagian tugas dan kewenangan kepada masing-masing bidang di internal dinas pendidikan harus merata, sehingga tidak terjadi konflik internal
Ketiga, calon kepala dinas pendidikan harus mampu meningkatkan mutu pendidikan Provinsi Malut. Sehingga mampu bersaing dengan provinsi lain di Indonesia, maka calon kadis haru mampu memperhatikan empat point penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yakni kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran.
Terkait dengan kekosongan Kadikbud ini, Isra mengajak kepada seluruh elemen agar mengawal proses pergantian ini terutama KPK, agar segal hal yang terjadi sebelumnya jangan terulang lagi.
“Saya juga tegaskan kepada Pj. Gubernur Maluku Utara agar pada saat mengangkat Kadikbud, jangan mengedepankan kepentingan politik. Namun lebih pada kompetensi dan kemampuan kepala dinas yang mampu menjawab seluruh masalah yang selama ini terjadi di internal Dikbud,” pungkasnya. (ask)
