PENAMALUT.COM, TERNATE – DPRD Kota Ternate mempertanyakan rasionalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum mencapai dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Bapelitbangda, Kepala BPKAD dan Kepala Dinas PUPR pada Senin (12/8) kemarin.
Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy, mengatakan rencana rasionalisasi anggaran tahun 2024 oleh Pemkot ini diketahui setelah adanya pemberitaan di media.
“Sehingga yang kita tanyakan urgensinya. Apa alasan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi, apalagi proses perjalanan APBD tahun 2024 di pertengahan ini, tapi itu tidak disampaikan secara langsung ke DPRD,” ujarnya.
Pihaknya menyampaikan ke Kepala BPKAD secara umum bahwa DPRD paham kondisi keuangan khusus target PAD yang baru capai 37 persen. Kemudian di sektor yang lain juga sama. Inilah yang menyebabkan rencana rasionalisasi anggaran.
“Tadi sudah disepakati, karena dalam waktu dekat akan pembahasan APBD Perubahan. Sehingga di ruang itu dibicarakan secepatnya, tidak boleh ada diskusi-diskusi di luar,” tegasnya.
DPRD juga mempertanyakan ke pemerintah terkait akan aday refocusing, namun hal itu batu direncanakan. Sehingga memungkinkan dikondisikan agar dilakukan rasionalisasi pada perubahan.
“Catatan kami untuk PAD ini akan dibahas dalam rapat berikut dengan TAPD bebersama Wali Kota untuk menegaskan OPD pengelola pendapatan. Kalau sudah ditetapkan target dan didorong pendapatan lalu kegiatan tidak berjalan baik, maka harus ada penegasan kepala daerah,” tandasnya.
“Kalau tidak punya kemampuan atau target tidak capai, mohon OPD ini dievaluasi. Jangan dibiarkan begitu terus. Jadi evaluasi target dulu capai apa belum, kalau tidak dipanggil,” sambungnya.
Sementara Kepala BPKAD Kota Ternate, Abdullah M. Hi Saleh, menyatakan rencana rasionalisasi belanja ini karena proyeksi pendapatan 6 bulan ke depan PAD tidak capai target.
Sehingga perlu dilakukan rencana rasionalisasi, karena sampai hari ini realisasi baru di angka 37,75 persen. Pihaknya berharap 100 persen tapi agak susah mencapai diangkat itu,” ucapnya.
Sementara untuk program yang lain bukan dibatalkan, namun hanya dilakukan rasionalisasi belanja.
“Nanti kita lihat kalau kondisi keuangan memungkinkan bisa dilaksanakan program, kalau tidak kita akan tunda dulu,” pungkasnya. (udi/ask)
