PENAMALUT.COM, TIDORE – Usai penyampaian pidato perdana di Kantor DPRD, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman langsung tancap gas untuk mengeksekusi program 100 hari kerja.
Salah satu program yang difokuskan dalam 100 hari kerja itu adalah pengendalian inflasi. Tim yang dibentuk untuk menangani masalah ini adalah Tim 3. Pada Kamis (6/3) tadi, tim 3 yang diketuai Kepala Inspektorat Arif Radjabessy itu langsung melakukan rapat di ruang rapat Sekda Kota Tidore Kepulauan.
Staf Ahli Wali Kota Abdul Hakim Adjam sebagai kordinator tim menyampaikan instruksi Wali Kota Muhammad Sinen untuk pengendalian inflasi dalam 100 hari kerja ini perlu dilaksanakan secepatnya. Sebab keinginan wali kota untuk memastikan kebijakan pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
“Mengingat momentum ramadan dan lebaran ini perlu diantisipasi secara serius, karena sangat berpengaruh pada stabilitas harga. Pasca mengikuti retreat di Magelang, pak wali sangat tegas mendorong kebijakan 100 hari kerja yang berpihak kepada masyarakat tanpa kecuali. Apapun programnya yang penting untuk masyarakat, kami siap tindaklanjuti arahan beliau,” ujarnya.
Sementara Ketua Tim 3, Arif Radjabessy, mengatakan yang diinginkan wali kota dalam upaya pengendalian inflasi adalah dengan menggelar pasar gratis untuk masyarakat rentan dan tidak mampu.
“Kalau dulu kita melakukan operasi pasar murah, kali ini pak wali meminta dikaji tentang kebijakan pasar gratis untuk mengurangi beban masyarakat. Pak wali sangat memperhatikan kondisi masyarakat di tengah momentum ramadan ini,” tuturnya.
Dari hasil kajian tim, pihaknya telah merumuskan beberapa opsi kebijakan pasar gratis. Seperti melalui bantuan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, bantuan bapok oleh Dinas Perindagkop, bantuan bahan perikanan oleh Dinas Perikanan, bantuan pupuk oleh Dinas Pertanian, dan bantuan peralatan tenaga kerja oleh Disnakertrans.
“Namun ada opsi lain yang dilakukan dalam situasi mendesak yang bisa dibiayai dari dana tak terduga, yaitu melalui program bantuan sosial. Sebagaiman Juknis Mendagri tahun 2022, mengisyaratkan bantuan gratis untuk pengendalian inflasi dilakukan melalui bantuan sosial untuk kelompok rentan,” jelasnya.
“Meskipun demikian, kami akan melaporkan semua opsi ini kepada pak wali kota pada hari Senin pekan depan. Kami akan menawarkan beberapa opsi kepada pak wali untuk dapat disesuaikan dengan regulasi dan kondisi saat ini,” sambungnya.
Opsi operasi pasar gratis, lanjut Arif, tim 3 juga menetapkan satu data sebagai sasaran penerima. Satu data penerima harus bersumber dari DTSEN atau DTKS yang ada di Dinas Sosial untuk memastikan penerima bantuan sosial nanti adalah kelompok miskin dan rentan.
Sekadar diketahui, tim 3 ini yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Staf Ahli Abdul Hakim Adjam, Inspektur Daerah Arif Radjabessy, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis PMD, Kadis Nakertrans dan Kadis Pertanian.
Selain itu terdapat pejabat eselon tiga yang turut hadir, yakni Sekretaris Perindagkop, Sekretaris Dinsos, Sekretaris BPKAD, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum dan sejumlah kepala bidang, koordinator PKH, dan fungsional terkait. (ask)
