PENAMALUT.COM, TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menggelar rapat koordinasi dengan lurah maupun camat se-Kota Tidore.
Rakor ini untuk membahas kendala-kendala yang terjadi di tingkat kelurahan maupun kecamatan, bertempat di Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa (11/3).
Muhammad Sinen dalam arahannya menyampaikan, kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah, oleh karena itu saling berkoordinasi apabila terjadi permasalahan yang menyangkut segala hal, agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
terkait efisiensi anggaran, wali kota menyampaikan hal tersebut menjadi kebijakan pemerintah pusat. Sementara terkait pemotongan tahap dua, ia meminta kepada OPD terkait untuk mengkaji kembali sesuai aturan.
âPara Lurah mohon bersabar, pemerintah terus berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kesenjangan antara kelurahan dan desa sangat besar, olehnya itu terkait keuangan mohon kelurahan menjadi perhatian serius,” pintanya.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Amir Gorotomole, menjelaskan terkait efisiensi anggaran ini wajib diikuti sesuai arahan pemerintah pusat sebagaimana arahan dalam Inpres Nomor 1 tahun 2025.
âRefocusing tahap satu dan dua ini fokusnya hanya ke perjalanan dinas dan sesuai aturan dari pemerintah pusat. Nilainya 50,6 triliun untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota, sementara untuk permasalahan yang disampaikan para lurah akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” pungkasnya. (ask)
