PENAMALUT.COM, TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman bersama Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo dan 20 OPD pengampu MCP mengikuti rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Wilayah Maluku Utara.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan melalui zoom meeting yang bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah, Selasa (18/3)
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dihadiri dibuka secara daring oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bersama Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK, Abdul Haris.
Mengawali sambutannya, Gubernur Sherly Laos menyampaikan pertemuan ini memiliki arti yang penting, karena menegaskan komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari korupsi.
Komitmen ini bukan hanya sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai wujud nyata tanggung jawab terhadap masyarakat Maluku Utara yang mengharapkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan bertanggung jawab serta memastikan semua APBD dapat digunakan dengan baik yang menjadi hak dan kepentingan masyarakat.
Dia mendukung penuh peran strategis dari KPK, khususnya dari Satgas Pencegahan Korupsi dalam memberikan pendampingan, arahan dan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efektif.
“Saya berharap kepada semua yang mengikuti Rakor ini agar dapat bekerja dengan efektif, inovatif dan bertanggung jawab serta semangat integritas dan transparansi dengan harapan dari kegiatan tersebut nantinya dapat menghasilkan solusi-solusi praktis yang dapat diimplementasikan,” harapnya.
Semsntara Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V.3 KPK, Abdul Haris, dalam sambutannya mengatakan KPK siap membantu tugas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2024 sebagian besar MCP yang telah dilaksanakan di Maluku Utara mulai meningkat, baik di pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten/kota.
“MCP ini merupakan bagian tugas pokok penting untuk semua. Untuk itu saya berharap komitmen dari gubernur dan bupati/walikota di Provinsi Maluku Utara agar melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan jangan segan untuk menghubungi kami jika memerlukan konsultasi atau mengalami kesulitan,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menyampaikan pentingnya Monitoring Center For Prevention (MCP) untuk menjadi komitmen setiap Kepala Daerah agar mencegah secara dini penyelewengan yang ada.
Ini merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu harus memiliki komitmen dan bersama-sama mendorong setiap daerah untuk bisa memperoleh indeks MCP yang sesuai dengan yang diinginkan.
Sebab, kata dia, ini bukan hanya soal seremonial belaka dan pemenuhan administrasi saja, akan tetapi secara substansi bisa mendorong agar pemda nantinya punya peta terhadap area-area tertentu yang memungkinan rawan terjadinya tindak korupsi atau penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (ask)
