PENAMALUT.COM, TIDORE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai saat ini belum menyalurkan dana bagi hasil (DBH) Pemkot Tidore Kepulauan yang nilainya mencapai puluhan miliar.
Hal ini mendapat respons keras dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dan Ketua DPRD Tidore sebelumnya sudah angkat bicara, bahkan berbagai elemen di Kota Tidore juga sudah bersuara.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, pada apel kemarin juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak tersebut.
“Ini bukan gertakan sambal, ini bukan soal etika semata, tapi soal manajemen pemerintahan yang benar. Kami hanya menuntut hak Kota Tidore Kepulauan agar dapat disalurkan secara adil,” tegasnya.
Ahmad Laiman juga menyadari adanya pro dan kontra terkait sikap Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam persoalan DBH ini. Namun menurutnya, perbedaan pendapat terjadi karena belum semua pihak memahami substansi dari tuntutan tersebut.
“Kami bukan sedang membuat kegaduhan, kami hanya menuntut apa yang memang menjadi hak kita. Sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, saya dan Wali Kota punya kewajiban untuk menyuarakan ini demi kepentingan masyarakat Tidore,” tabdasnya. (ask)
