PENAMALUT.COM, DARUBA – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (Hippmamoro) Yogyakarta bersama puluhan nelayan tuna di Kabupaten Pulau Morotai menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati, Selasa (29/4).
Aksi ini buntut lambannya respons Pemkab Morotai terhadap persoalan yang dihadapi nelayan selama ini.
Koordinator sksi, Faturrahman Djaguna menyampaikan, meski sektor perikanan menyumbang PAD terbesar untuk daerah, namun keluhan nelayan lokal seperti maraknya kapal pencuri ikan, keterseediaan BBM subsidi untuk nelayan, hingga harga tuna yang merosot seringkali dihiraukan.
“Bagi kami, Pemda dan DPRD lalai secara fungsi struktural. Lihat saja subsidi BBM tidak terdistribusi, harga ikan anjlok dan wilayah tangkap tak dilindungi. Ini menunjukkan kelalaian Pemda dan DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya,” tegas Faturrahman.
Ia mengungkap masuknya kapal-kapal besar dari luar daerah menjadi masalah besar bagi nelayan setempat. Wilayah tangkap nelayan tuna untuk zona 0-12 mil dari garis pantai merupakan wilayah yang secara hukum diperuntukkan bagi nelayan lokal. Namun begitu, realitas di Morotai tak menunjukkan adanya ketetapan hukum itu.
Di mana kapal-kapal besar penangkap ikan dengan skala besar justru menangkap ikan di zona di bawah 12 mil, bahkan dengan menggunakan alat tangkap skala industri.
“Masuknya kapal-kapal besar ini tidak hanya menurunkan hasil tangkapan nelayan tuna lokal, tapi juga memicu konflik sosial, kerusakan ekosistem dan ketimpangan sosial,” terangnya.
“Pemda harusnya dapat melindungi zona tangkap tradisional tersebut melalui peraturan daerah (Perda) pengawasan izin kapal serta menegakkan hukum. Sayangnya, hingga saat ini belum ada langkah nyata terkait regulasi yang berpihak kepada masyarakat, khususnya nelayan tuna setempat,” sambungnya.
Selain itu, lanjut dia, lebih dari dua bulan mandeknya distribusi BBM subsidi untuk nelayan membuat pendapatan nelayan tak lagi berimbang. Di saat nelayan tak lagi mendapatkan jatah BBM subsidi, nelayan juga diperhadapkan dengan harga jual ikan tuna di Morotai yang kian memprihatinkan.
Fenomena ini menyebabkan penghasilan nelayan merosot tajam. Tidak jarang mereka memilih untuk tidak melaut, karena biaya operasional tidak sebanding dengan harga jual. Situasi ini merupakan bentuk nyata dari ketidakberpihakan Pemda terhadap ekonomi rakyat yang harusnya jadi prioritas.
Atas dasar itu, Hippmamoro Yogyakarya bersama nelayan tuna Morotai melayangkan sejumlah tuntutan yang harus diakomodir oleh pemerintah setempat. Mereka meminta Pemda untuk segera memperbaiki mekanisme distribusi BBM subsidi kepada nelayan tuna dengan penyaluran yang ketat dan membuka akses langsung yang transparan.
Menghentikan operasi kapal pakura (kapal pencuri ikan) di perairan Pulau Morotai. Selain itu, meminta Pemda Morotai untuk memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi nelayan tuna yang terdampak konflik di wilayah tangkap lokal. Kemudian, memperbanyak ketersediaan pabrik es dan memfungsikan pabrik es yang mangkrak serta menstabilkan harga ikan tuna di Morotai. (ula/ask)
