PENAMALUT.COM, JAKARTA – Sejumlah elemen gabungan berencana melakukan aksi unjuk rasa di Kota Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu (7/5).
Elemen gabungan yang terdiri dari DPD SEMMI Maluku Utara, DPC GMNI Halmahera Selatan, DPC GPM Halmahera Selatan, dan Front Perjuangan Masyarakat Pulau Makian itu rencananya menggelar aksi demonstrasi untuk menyuarakan jalan lingkar Pulau Makian yang tak kunjung dibangun.
Rencana aksi ini pun mendapat dukungan dari Sentral Koalisi Anti Korupsi (Skak) Maluku Utara Jakarta. Ketua Skak Malut, M. Reza A. Syadik, menyatakan aksi tersebut adalah representasi dari keresahan mendalam masyarakat Pulau Makian terhadap berbagai janji pemerintah daerah yang hingga kini tidak terealisasi. Ia juga menyoroti mangkraknya proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Pulau Makian yang dimulai pada tahun 2023 dan menggunakan dana DAK dari Kementerian Kesehatan.
“Ini bukan sekadar aksi biasa. Ini adalah suara kolektif masyarakat Makian. Janji tinggal janji, sementara hak rakyat diabaikan. Pulau Makian dan Kayoa bukan anak tiri, tetapi bagian dari Kabupaten Halmahera Selatan,” ujar Reza.
Tidak hanya proyek RSP, Reza juga menyinggung beberapa proyek multiyears lain yang dinilai bermasalah, seperti pembangunan breakwater di Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, yang hingga kini terbengkalai. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk kelalaian dan dugaan kuat adanya penyimpangan.
“Masih banyak proyek yang belum rampung, seperti pembangunan sekolah ala Rusia dan jalan lingkar Pulau Makian. Ini patut dipertanyakan secara serius,” tambahnya.
Reza mengatakan pihaknya akan membersamai perjuangan melalui gerakan demonstrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan KPK segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek-proyek mangkrak yang menggunakan anggaran DAK dan APBD.
“Sudah saatnya KPK membuka kedok dugaan kejahatan anggaran ini. Kami mendesak Ketua KPK untuk tidak menutup mata. Panggil dan periksa semua pihak terkait, termasuk pemilik proyek,” tandasnya.
Aksi unjuk rasa yang akan digelar besok ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi kekuatan rakyat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah Halmahera Selatan. (ask)
