PENAMALUT.COM, MABA – Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk memfinalisasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (PDAM) telah memasuki tahap akhir di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky CH Richfat, mengatakan business plan (rencana bisnis) PDAM yang sudah dibuat mendapatkan koreksi dari Kementerian Dalam Negeri setelah dikonsultasi. Proyeksi jumlah pelanggan menjadi indikator koreksi Kemendagri.
“Sekarang sudah mendekati tahap finishing, jadi BUMD PDAM itu tinggal menstimulasi berapa jumlah proyeksi pelanggan saja. Ada koreksi di business plan-nya BUMD yang kami masukan ke kementerian,” jelas Ricky, Kamis (8/5).
Menurutnya, hasil koreksi Kemendagri perihal jumlah pelanggan harus mencapai 20 ribu pelanggan untuk mendapatkan business plan sebagai syarat pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
“Memang itu salah satu syarat yang harus kita penuhi dan saat ini kita sedang melakukan upaya agar permintaan itu terpenuhi,” katanya.
Ia menambahkan, apabila tahap finishing telah selesai dengan jumlah 20 ribu pelanggan PDAM, maka tim Kemendagri bakal turun ke Halmahera Timur untuk memverifikasi faktual.
“Koreksinya tinggal berapa jumlah keseluruhan total daripada pelanggan saja. Jadi harus di angka 20 ribuan baru mendapati business plan yang ideal untuk pendirian sebuah PDAM. Itu saja yang tinggal diperbaiki, mungkin dalam waktu dekat Kemendagri akan bentuk tim untuk turun ke Halmahera Timur untuk melakukan verifikasi di lapangan untuk disetujui,” pungkasnya. (tan)
