PENAMALUT.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perkim tengah merampungkan administrasi bagi penerima bantuan program rumah layak huni.
Setelah proses administrasi ini selesai, selanjutnya dilakukan tahap pembangunan maupun renovasi rumah kumuh yang telah diverifikasi.
Kepala Dinas Perkim Maluku Utara, Musrifah Alhadar, mengatakan pembangunan rumah layak huni ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat, jika proses administrasinya sudah rampung.
“Semua rumah kumuh yang terverifikasai sesuai data kumuh akan segera dibangun. Saat ini lagi proses penyempurnaan administrasi,” katanya, Rabu (23/7).
Musrifah mengungkapkan, rumah kumuh yang telah didata dan diverifikasi itu tersebar di Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kepulauan Sula.
Program ini, kata Musrifah, menggunakan skema swakelola berbasis masyarakat. Sehingga tidak ada keterlibatan kontraktor atau pihak ketiga dalam pembangunan nanti.
“Jadi masyarakat penerima manfaat sendiri yang akan melaksanakan. Tidak pakai kontraktor, tapi swakelola masyarakat,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Serly Tjoanda Laos telah meluncurkan program pembangunan 700 unit rumah layak huni pada Mei 2025 lalu. Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas 100 hari kerja Sherly-Sarbin untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin ekstrem di Provinsi Maluku Utara.
Program ini bisa terwujud berkat efisiensi anggaran dan sinergi antara jajaran Pemerintah Provinsi. Untuk tahun anggaran 2025, disiapkan alokasi dana sebesar Rp 23 miliar, yang akan digunakan untuk membangun rumah dalam tiga fase, yakni pembangunan dapur sehat, rehabilitasi rumah rusak, dan pembangunan rumah baru.
Sherly berjanji jika APBD Pemprov meningkat, maka ditargetkan pembangunan seribu rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan. (ask)
