PENAMALUT.COM, TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri kunjungan kerja Reses Komisi II DPR RI bertempat di Bela Hotel, Kota Ternate, Senin (28/7).
Kunjungan tersebut dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap fungsi GTRA di Maluku Utara untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang, pertanahan, serta peningkatan pendapatan daerah di Maluku Utara sebagai provinsi di wilayah kepulauan.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Forkopimda Maluku Utara, Bupati/Walikota se Maluku Utara dan Kepala Kantor Pertanahan se-Maluku Utara.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqi Nizami Karsayuda, dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kesediaan waktu untuk menerima kunjungan dari komisi II DPR RI. Ia mengatakan Komisi II telah berpencar ke beberapa titik provinsi yang ada di Indonesia, dengan objek pengawasan yang sama untuk bisa mendapatkan sampling dan mengambil kesimpulan terkait dengan fungsi GTRA di masing-masing daerah.
“Gugus tugas reforma agraria ini merupakan suatu forum yang sangat penting, dikarenakan dari sisi hulu kebijakan tata ruang yang kita hajatkan sudah beres dan tertata sejak awal. Jika pun ada kebijakan pemerintah, baik provinsi dan kabupaten kota yang tidak sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan, maka melalui GTRA ini diharapkan adanya komunikasi dan koordinasi termasuk perubahan-perubahan yang ada,” jelas Rifqi Nizami.
Usai mengikuti kegiatan Reses, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman mengatakan, reses ini merupakan sebuah forum yang sangat luar biasa, untuk mengambil inisiatif yang baik dalam persoalan-persoalan kepemilikan lahan dan sebagainya di daerah
“Melalui forum ini, kita dapat berkoordinasi dengan gugus tugas di daerah, untuk memastikan seluruh reforma agraria itu bisa berjalan sesuai prosedur dan regulasi di daerah dengan baik, dan alhamdulilah Kota Tidore termasuk sangat inovatif dalam melakukan ini, karena ada beberapa hal yang dilakukan oleh kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, semacam jemput bola dalam inovasi tertentu untuk mempercepat adanya reforma agraria,” ungkapnya.
