PENAMALUT.COM, LABUHA – Mewakili Bupati Halmahera Selatan, Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-39 masa persidangan III yang digelar di gedung DPRD Halmahera Selatan, Kamis (4/9).
Pada kesempatan itu, Helmi menegaskan bahwa prioritas APBD-P 2025 tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Fokus pembangunan dititikberatkan pada infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, serta pengembangan sektor pariwisata sesuai potensi daerah.
“Menanggapi Fraksi PKS, kami sependapat bahwa pendapatan daerah melalui retribusi dan sektor jasa perlu digenjot. Sehingga itu, kami meminta BPKAD mengambil langkah strategis dalam penagihan DBH provinsi, serta memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan seperti yang disorot fraksi,” ujarnya.
Terkait pandangan Fraksi PKB, Helmi menjelaskan bahwa kenaikan belanja operasi sebesar Rp 135,49 miliar atau 11 persen. Tambahan anggaran itu terutama untuk gaji 1.343 tenaga P3K, 178 CPNS, serta penyesuaian gaji dan tunjangan ASN. Selain itu, ada peningkatan belanja barang dan jasa Rp 37,3 miliar untuk kegiatan prioritas dan hibah sarana prasarana masyarakat.
Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp32,5 miliar yang bersumber dari pajak restoran, PBB, opsen PKB-BBNKB, retribusi PBG, IMTA, hingga pendapatan BLUD RSUD. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala kinerja OPD agar pelayanan publik lebih maksimal.
Terhadap pandangan Fraksi Golkar, Perjuangan Demokrat, dan Amanat Persatuan Indonesia, Helmi menegaskan pemerintah sepakat bahwa optimalisasi aset, transparansi hibah daerah, serta efektivitas program pembangunan menjadi kunci.
“Pemerintah berkomitmen memastikan APBD-P 2025 berjalan efisien, akuntabel, dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat Halsel,” pungkasnya. (rul/ask)
