PENAMALUT.COM, TIDORE – Sejumlah proyek di Kota Tidore yang besumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan ana alokasi umum (DAU) ditemukan adanya keterlembatan pekerjaan. Hal ini menjadi temuan Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman saat melakukan peninjauan sejumlah proyek pada Selasa (21/10) kemarin. Ahmad pun menegaskan agar pekerjaan proyek tersebut harus mencapai 75 persen sebelum Desember.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan Ardiansyah Fauzi angkat bicara. Ia mengatakan, proses pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga memang agak lambat. Ia bilang, sebelumnya, Komisi III sudah dua kali turun untuk mengecek seluruh progres pekerjaan proyek, baik yg bersumber dari DAK maupun DAU.
“Dan memang temuan di lapangan beberapa pekerjaan besar terlihat begitu lambat progresnya. Kami sudah meminta ke pihak ketiga lewat pengawas lapangannya langsung bersama dengan dinas terkait agar pekerjaan-pekerjaan besar yang kontruksi bangunan cukup rumit, agar melakukan penambahan tenaga kerja khususnya pekerjaan di Dinkes dan dana hibah BPBD,” katanya, Rabu (22/10).
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku bahwa permintaan pihaknya untuk menambahkan tenaga kerja, belum juga diakomidir oleh pihak pekerja.
“Terakhir kami cek penambahan tenaga kerja belum juga dilakukan, karena kalau mau progresnya berjalan cepat apalagi untuk kontruksi bangunan, maka salah satu solusinya harus ada penambahan tenaga kerja. Jika tidak, kami takut pekerjaan tidak bisa dirampungkan hingga Desember nanti,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa Komisi III akan terus memonitor progres seluruh pekerjaan proyek DAK maupun DAU hingga akhir bulan ini.
Sekadar diketahui, pembangunan yang bersumber dari DAK 2025 di antaranya RSD Tidore, pembuatan gedung poli rawat jalan dan gedung unit pengelolaan darah. Sementara untuk satu unit gedung Laboratorium Kateterisasi Jantung (CATH LAB) dan Laboratorium Kesehatan Tidore bersumber dari DAU juga progresnya baru mencapai 30 persen.
Ardian juga menegaskan bahwa ketika belum ada progres dan penambahan tega kerja akhir bulan ini, maka Komisi III bakal memanggil dinas terkait dengan pihak ketiga untuk melakukan hearing untuk mencari jalan keluar.
