PENAMALUT.COM, TERNATE – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, resmi melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Rabu (22/10).
Sejumlah pimpinan OPD yang dilantik itu adalah Thamrin Marsaoly yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanian, dilantik debagai Kepala Bappelitbangda. Faisal Danu Husen yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perikanan, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertanian.
Kepala BP2RD Jufri Ali dipindahkan ke Kepala Disnaker. Mochtar Hasim yang sebelumnya Kepala Dishub, diangkat sebagai Kepala BP2RD. Sementara Sutopo Abdullah yang menjabat Kadispora dan Burhanuddin Abdul Kadir Kadis Sosial kembali dikukuhkan ke jabatan lama.
Menariknya, Kepala BPKAD yang sebelumnya dijabat Abdullah H.M Saleh, kini diisi pelaksana tugas. Abdullah digeser ke Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengatakan pelantikan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya ditetapkan dalam Pertimbangan Teknis Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) Nomor : 19421/R-AK.02.03/SD/F/20252. Nomor : 19422/R-AK.02.03/SD/F/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Ternate.
Rekomendasi pelantikan ini diperoleh setelah melalui proses uji kompetensi dan evaluasi pejabat yang dilakukan beberapa waktu yang lalu.
“Perlu saudara ketahui pada pelantikan terakhir kemarin sudah saya sampaikan dan hari ini juga saya ingatkan kembali serta berlaku juga bagi yang dilantik hari ini bahwa ASN tidak dapat memilih jabatan mana yang ingin dia duduki sesuai selera masing-masing, jabatan yang duduki adalah hasil evaluasi serta merupakan hasil penilaian komptensi yang telah diintegrasikan secara menyeluruh kedalam sistem Integrated Mutasi sehingga proses penataan organisasi lebih seragam,” tuturnya.
Ia berharap kepada para pejabat yang hari ini menerima mandat baru untuk bergerak cepat dan bekerja secara adaptif. Kenali dengan baik tugas dan tanggung jawabnya, bangun sinergi dengan tim kerja, serta ciptakan ekosistem birokrasi yang sehat, terbuka, dan kolaboratif.
“Jangan ragu turun ke lapangan, yang mana menjadi pejabat publik hari ini menuntut kita untuk hadir mendengar, serta mampu menangkap kebutuhan masyarakat secara rill. Bekerjalah tidak hanya berdasarkan rutinitas, tetapi juga dengan kepekaan, empati, dan solusi yang berdampak langsung,” tandasnya.
“Terkait mutasi jabatan, saya minta seluruh pejabat agar menyelesaikan tanggung jawab sebelumnya dengan tertib dan melakukan serah terima jabatan secara formal. Jangan sampai terjadi kekosongan fungsi yang mengganggu kinerja layanan publik,” sambungnya. (udi/ask)
