PENAMALUT.COM, TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menghadiri pertemuan bersamaa Sultan Tidore dengan Direktur Pembangunan Indonesia Timur Bappenas, saat melakukan kunjungan kerja di Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis (23/10).
Kunjungan kerja ini tujuannya untuk menindaklanjuti terkait pembangunan Sofifi ke depan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, di mana peran empat kesultanan yakni Kesultanan Tidore, Ternate, Jailolo dan Bacan juga berperan dalam pembangunan Sofifi.
Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menegaskan bahwabdalam pembangunan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang secara geografis berada diwilayah adat kesultanan Tidore, dan berada dalam wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan sehingga dalam pembangunan sofifi ini tidak terlepas dari kesultanan Tidore dan Pemerintahan Kota Tidore, karena Kesultanan dan Pemda Tidore juga tidak menampilkan hegemony bahwa wilayah tersebut tidak dikuasai seluruhnya oleh Pemda maupun kesultanan.
Menurutnya, pada saat sofifi ditetapkan sebagai ibuKota Provinsi Maluku Utara yang dimekarkan pada saat itu Tidore belum memiliki Kota Administratif karena Tidore masih dalam induk Halmahera Tengah.
“Sofifi memang berada pada wilayah Kesultanan Tidore dan menjadi bagian dari administratif Pemerintah Kota Tidore. Sofifi merupakan salah satu kelurahan yang melekat pada Pemerintah Kota Tidore, namun pemerintah daerah bersama Kesultanan Tidore tidak pernah merasa bahwa kami menguasai segalanya, sehingga dengan adanya perencanaan ini diharapkan mampu untuk membantu dalam hal berbagai pembangunan yang ada di Sofifi,ā katanya.
Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga mengatakan bahwa dengan melihat identifikasi geografis Kota Tidore saat ini lebih mengedepankan potensi pariwisata yang bakal menjadi peminat masyarakat luas untuk mengunjungi Kota Tidore. Dengan berbagai potensi kekayaan budaya dan alam yang luar biasa untuk menarik perhatian masyarakat luas ke Kota Tidore.
āSehingga kami berharap dengan adanya pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi memberikan dampak yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat Maluku Utara terutama masyarakat di kawasan Ibu Kota Sofifi, sehingga kami juga akan melakukan pengembangan potensi Wisata yang dimiliki oleh Kota Tidore itu sendiri,” tuturnya.
Senada juga disampaikan Sultan Tidore Husain Alting. Dia bilang, Sofifi merupakan wilayah adat kesultanan Tidore, di mana masuk dalam administratif Pemerintah Kota Tidore. Sehingga pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi adalah langkah yang strategis untuk percepatan pembangunan infastruktur di kawasan ibu Kota Provinsi Maluku Utara .
Husain juga menjelaskan bahwa Sofifi pada waktu itu masih bersatus dusun, namun berbagai pertimbangan pada waktu itu sehingga dipilihlah Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara meskipun ada beberapa nama desa yang ada di Halteng dan Haltim yang diusulkan, namun nama sofifi disepakati bersama untuk menjadi Ibu Kota Provinsi.
“Sebagai masyarakat adat saya berharap agar dengan kehadiran Ibu Direktur ini dapat membawa Tidore dengan keunikan masa lalu yang begitu berjasa untuk NKRI ini dapat dipertimbangkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, khususnya masyarakat Tidore yang berada di kawasan pembangunan Ibu Kota Sofifi,” harapnya.
Sementara Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandary, mengatakan kunjungan kerja ini sebagai bentuk silaturahmi dengan kesultanan Tidore dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka penyusunan master plan untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang nantinya akan tertata dengan baik secara dokumennya, karena sejauh ini sudah banyak dokumennya akan tetapi belum terintegrasi.
āTujuan kami ini untuk mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan sebelumnya yang nantinya akan menjadi acuan kita dalam master plan ke depan, karena hingga 2025 ini master plan tersebut belum sempurna. Sehingga kami juga butuh masukan dari berbagai pihak untuk menjadi masukan dalam perencanaan master plan, termasuk empat kesultanan yang ada di Maluku Utara,” ujarnya.
Ika menyebut pra master plan maupun perencanaan wilayah perlu memperhatikan aspek budaya historis dan khususnya di Maluku Utara diperhatikan aspek kesultanan, di mana aspek kesultanan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ke depan tentunya dari aspek budaya dan adat istiadat yang nantinya memberikan masukan terhadap perencanaan ke depannya.
“Pra master plan yang diprioritaskan dalam penataan dan pengembangan kawasan terlebih dahulu agar lebih optimal dan sustainable yang lebih berkelanjutan dengan harapan pada akhir tahun 2025 ini fase pertama selesai, sehingga bisa memiliki gambaran awal dan disempurnakan pada tahun 2026 dalam pengembangan kawasan ibu Kota Sofifi,” pungkasnya.
