PENAMALUT.COM, TIDORE – Kinerja 12 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai menuai sorotan tajam dari internal partai.
Belasan legislator tersebut dinilai tidak maksimal dalam melayani masyarakat serta lemah dalam mengawal program Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman. Padahal, kedua pimpinan daerah itu merupakan kader sekaligus usungan resmi PDIP pada Pilkada Kota Tidore Kepulauan 2024 lalu.
Tak hanya soal kinerja, 12 anggota DPRD Fraksi PDIP itu juga dinilai kurang memiliki kepedulian terhadap partai yang telah membesarkan nama mereka. Mereka dianggap lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding menjaga soliditas dan marwah partai.
Salah satu indikator yang disorot adalah pelaksanaan agenda reses yang disebut tidak pernah melibatkan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP di wilayah masing-masing.
Adapun 12 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Fraksi PDIP tersebut yakni Ade Kama, Abdurrahman Arsyad, Ardiansyah Fauji, Sarmin Mustari, Ahmad Zen, Marwan Suwardi, Nurul Asnawia, Megawati Safitri, Idham Sabtu, Efendi Ardianto, Afina Ahmad Ishak, dan Hamga Basinu.
Akumulasi kekecewaan ini memicu gejolak internal PDIP Kota Tidore Kepulauan. Sebanyak delapan PAC PDIP secara resmi melayangkan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Kota Tidore Kepulauan, disertai tuntutan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Fraksi PDIP di DPRD.
Bahkan, salah satu unsur pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, yang juga kader PDIP, turut menjadi sasaran tuntutan. Delapan PAC mendesak DPC PDIP agar mencopot Ade Kama dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan.
PAC menilai Ade Kama selaku petugas partai tidak menunjukkan sikap egaliter terhadap struktur partai di tingkat bawah, serta cenderung memandang pengurus PAC sebelah mata dalam pengambilan kebijakan partai.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC PDIP Kota Tidore Kepulauan, Wahyudi Wahid, membenarkan adanya surat mosi tidak percaya yang disampaikan delapan PAC kepada DPC.
“Memang benar, delapan PAC telah memasukkan surat kepada kami kemarin (Senin, red) terkait mosi tidak percaya terhadap Fraksi PDIP di DPRD,” ujar Wahyudi Wahid, Selasa (27/1/2026).
Wahyudi yang akrab disapa Yudi menegaskan, DPC PDIP akan menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai mekanisme partai.
“Kami di DPC akan menggelar rapat untuk membahas persoalan ini. Apakah nanti memanggil Fraksi PDIP, PAC, atau pihak-pihak terkait lainnya. Intinya, masalah ini akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Menurut Yudi, seluruh proses penyelesaian akan berlandaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, termasuk meminta klarifikasi dari Fraksi PDIP maupun PAC.
“Ini merupakan dinamika yang biasa dalam kehidupan berpartai,” ujarnya.
Ia menambahkan, substansi keberatan PAC terletak pada dugaan tidak berjalannya prinsip tiga pilar partai, yakni legislatif, struktural, dan pemerintahan.
“PAC menilai masih ada ketimpangan. Fraksi dianggap belum menjalankan prinsip tiga pilar secara utuh,” jelas Yudi.
Persoalan ini juga mendapat perhatian serius dari Ketua DPD PDIP Maluku Utara, Muhammad Sinen. Ia menegaskan bahwa suara kader di tingkat PAC, Ranting, hingga Anak Ranting wajib didengar dan ditindaklanjuti.
“Kekuatan partai itu dibangun dari bawah, bukan dari atas. Jadi suara kader di tingkat bawah wajib hukumnya untuk didengar,” kata Muhammad Sinen.
Ia bahkan mengutip pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menegaskan bahwa kader yang hanya menjadikan partai sebagai alat mencari keuntungan pribadi sebaiknya keluar dari partai.
“Partai ini mengajarkan solidaritas dan kekompakan. Kalau ada anggota DPRD yang setelah dilantik justru menjauh dari kader di tingkat bawah, maka itu perlu dievaluasi secara serius,” tegas Muhammad Sinen.
