PENAMALUT.COM, TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPID-TP2DD) se-Maluku Utara, yang digelar di Ballroom Gamalama, Bela Hotel Ternate, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Usai mengikuti pertemuan, Ahmad Laiman menyampaikan bahwa sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama dalam forum tersebut, terutama menyangkut stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026.
“Dalam forum tadi ada kesepahaman dan masukan dari sejumlah kepala daerah, yang nantinya menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing kabupaten/kota, dengan dukungan dan dorongan dari pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kesepahaman tersebut bertujuan menjaga ketersediaan stok pangan strategis, mengendalikan harga, serta memastikan inflasi tetap dalam batas yang terjangkau. Upaya tersebut akan dilakukan melalui langkah jangka pendek maupun jangka panjang.
Menurutnya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga pangan agar tidak terjadi lonjakan signifikan menjelang Ramadhan maupun Idul Fitri.
“Sejauh ini harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Tidore Kepulauan masih terkendali. Kami berharap tidak terjadi kenaikan harga menjelang Ramadhan nanti,” jelasnya.
Untuk jangka panjang, ia menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai guna mendukung distribusi serta pengawasan harga di pasar.
“Sebagai pemerintah daerah, kami akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok strategis. Biasanya ada kecenderungan kenaikan harga ikan, beras, maupun kebutuhan dasar lainnya menjelang Ramadhan,” pungkasnya.
Melalui forum HLM TPID-TP2DD ini, diharapkan terbangun sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjaga daya beli masyarakat serta memastikan inflasi tetap terkendali di wilayah Maluku Utara.
