PENAMALUT.COM, TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, ikut berbicara dalam forum kepala daerah se-Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan Bappeda Malut, bertempat di Bela Hotel, Kota Ternate, Jumat (25/4).
Ahmad Laiman menyampaikan terkait pengembangan Sofifi sebagai bagian dari wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan diharapkan mendapat kewenangan dan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sebab di Sofifi juga ada infrastruktur Pemerintah Provinsi yang harus dilihat secara bersama.
Kota Tidore Kepulauan, kata dia, memiliki wilayah yang sangat unik. Karena di dalam RTRW pengembangan kota, yang biasanya setiap kabupaten/kota hanya memiliki satu saja, namun Kota Tidore memikiki dua, yaitu Kota Tidore dan Kota Sofifi sebagai kota baru yang akan direncanakan pengembangannya.
“Sehingga ada hal yang perlu harus diperkuat dalam kebijakan pengembangan kota baru. Jangan dulu bahas tentang daerah otonomi baru (DOB), karena jalannya masih panjang. Pada intinya harus dipersiapkan, agar kewenangan itu juga ada,” ujarnya.
Kewenangan itu, lanjut dia, misalkan PDAM. Apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bisa juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan sebagainya. Sebab di sana juga ada infrastruktur provinsi yang perlu dilihat secara bersama, belum juga hal-hal lainnya.
“Tetapi dikhususkan untuk pelayanan kepada masyarakat itu harus optimal, seperti pelayanan persampahan misalnya. Kewenangan itu adalah kewenangan Kota Tidore Kepulauan, tetapi ada hal-hal tertentu seperti infrastruktur yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” tuturnya.
“Ini perlu juga ada semacam penguatan baik dari sisi regulasi maupun ada hal tertentu yang diperlakukan secara khusus. Sambil menunggu ada kemauan genetik untuk melakukan sebuah daerah otonomi baru, namun sebelum itu terjadi, Sofifi tidak boleh dibiarkan terbengkalai,” sambungnya.
Menanggapi penyampaian dari Wawali Tidore, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. A. Fatoni, mengatakan permasalahan di Kota Sofifi saat ini tidak harus menunggu dimekarkan juga. Tetapi solusinya bisa melalui bantuan keuangan khusus untuk pengembangan Sofifi yang sudah ditentukan melalui provinsi.
“Misalnya gubernur ingin membangun sekolah SD di Sofifi yang merupakan kewenangan Pemkot Tidore, tetapi provinsi bisa memberikan bantuan ke Kota Tidore untuk membangun sekolah tersebut, ataukah infrastruktur seperti jalan kabupaten/kota juga bisa dibangun melalui bantuan keuangan itu,” jelasnya.
Fatoni juga meminta kepada Pemprov Malut dan Pemkot Tidore untuk sama-sama dapat mendorong ke pemerintah pusat, karena pemerintah pusat juga memiliki komitmen yang tinggi untuk mengaktifkan Kota Sofifi.
“Hal ini harus kita jadikan prioritas agar dipikirkan secara bersama-sama seperti misalnya minta bantuan jalan ke pusat itu bisa, karena ada Inpres jalan. Untuk DAK juga bisa, untuk yang lainnya juga bisa. Jadi kita akan dorong, kami dari Kemendagri siap mendukung,” tambahnya.
Dia menyebut yang terpenting adalah dukungan dari masyarakat dan komitmen bersama dari pemerintah daerah, karena untuk mengaktifkan Kota Sofifi salah satu contohnya yaitu kegiatan dari pemerintah provinsi juga harus dilakukan di Sofifi, tidak harus ke Ternate. (ask)
