PENAMALUT.COM, TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, memimpin rapat Satgas Makanan Bergizi Gratis (MBG) Kota Tidore sebagai bentuk tindak lanjut dari zoom meeting bersama Badan Gizi Nasional yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota, Senin (20/10).
Ahmad Laiman menyampaikan program MBG ini merupakan program pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh Indonesia, sehingga wajib dijalankan oleh seluruh kepala daerah di Indonesia terutama di Kota Tidore.
Menurutnya, dapur MBG di wilayah Kota Tidore sebelumnya diusulkan sebanyak 11 dapur yang melayani delapan kecamatan yang ada di Kota Tidore, yakni empat kecamatan di daratan Oba dan empat kecamatan di Pulau Tidore. Namun, hingga saat ini baru dua dapur MBG yang telah beroperasi, yakni MBG Aketobololo Oba Tengah dan MBG SPN Polda Malut, Kelurahan Gurabati Tidore Selatan.
Ia berharap Kota Tidore, terutama dapur MBG Aketobololo menjadi rol model bagi seluruh MBG di Kota Tidore nanti, karena dengan kondisi kebersihan dan tingkat pelayanan yang begitu luar biasa.
“Saya harap dapur MBG Aketobololo menjadi contoh bagi dapur MBG yang ada di Kota Tidore Kepulauan ke depan, sebab tingkat pelayanan maupun kebersihan ataupun dalam hal apa saja harus setara dengan dapur MBG yang ada di Aketobololo. Karena kami melakukan survey di dapur MBG Aketobololo tersebut dapat melihat bahwa layak menjadi contoh untuk dapur-dapur lainnya, karena terlihat bersih dan bagus,” tuturnya.
“Kita juga harus memiliki standar dalam memberikan pelayanan, sehingga standar yang dipakai diseluruh dapur MBG di Kota Tidore ini setara dan menjadi sebuah yang membanggakan bagi kita semua,” sambungnya.
Orang nomor dua di jajaran Pemkot Tidore itu juga menegaskan bahwa dalam memberikan MBG kepada penerima manfaat harus mendapatkan pelayanan yang prima, karena para penerima ini harus mendapatkan makanan yang fresh, higienis dan bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Tidore telah mengusulkan dapur MBG yang masuk dalam 3T, namun proses ini masih dalam keputusan tahap II. Terlepas dari itu, pemerintah daerah juga harus menyiapkan sumber daya dalam tenaga gizi, akuntan maupun tenaga penanggung jawab. Sebab ini merupakan usulan dari pemerintah daerah pada titik-tik dapur MBG itu sendiri.
“Kami juga akan memverifikasi untuk pendataan SDM yang ada di Kota Tidore, namun lebih difokuskan khusus yang berada di titik-titik dapur MBG tersebut,” tandasnya.
