PENAMALUT.COM, LABUHA — Dugaan penolakan terhadap seorang pasien di Puskesmas Babang, Kecamatan Bacan Timur, Halmahera Selatan, tak hanya memicu sorotan publik. Persoalan tersebut kini menyeret kualitas pelayanan Puskesmas Babang ke meja DPRD Halsel.
Komisi I DPRD Halsel bahkan meminta Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap Kepala Puskesmas (Kapus) Babang. Desakan pencopotan Kapus juga mencuat dalam pembahasan DPRD setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Halsel pada Kamis, 3 September 2026. Dalam forum tersebut, DPRD memanggil Kapus Babang, petugas loket, petugas teknis, serta pasien yang mengaku mengalami penolakan pelayanan.
Ketua Komisi I DPRD Halsel, Munawir Hi Bahar, mengatakan pemanggilan dilakukan untuk mengurai persoalan dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak.
“Kami sudah panggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan mereka. Dalam RDP, Komisi I memberikan catatan agar Kapus dan seluruh petugas Puskesmas Babang memperbaiki kinerja mereka,” kata Munawir kepada wartawan di gedung DPRD Halsel, Selasa (8/9).
Menurut Munawir, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran Puskesmas Babang. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, Puskesmas dituntut memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Kita minta agar pelayanan hari ini dan ke depan tidak lagi terulang seperti yang terjadi baru-baru ini. Sebagai petugas kesehatan dan pelayan masyarakat, mereka harus bersikap baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain meminta pembenahan pelayanan, Komisi I juga meminta Dinas Kesehatan Halsel mengevaluasi Kapus Babang dan sejumlah petugas yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Bahkan, desakan pencopotan Kapus Babang turut mengemuka dalam pembahasan DPRD.
“Kalau koordinator kami di Komisi I, Ibu Fadilah Mahmud, justru meminta Dinkes Halsel untuk mencopot Kapus Babang dari jabatannya,” ungkap Munawir.
Menurut DPRD, persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dianggap sepele. Sebab, masyarakat yang datang ke Puskesmas berada dalam kondisi membutuhkan pelayanan dan pertolongan, sehingga sikap maupun respons petugas menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan publik.
Meski demikian, Munawir mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam RDP, terdapat perbedaan versi antara pihak pasien dan petugas Puskesmas. Ia menyebut persoalan tersebut turut dipicu oleh miskomunikasi.
“Jadi ada miskomunikasi setelah kami mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Tapi tetap saja kami minta agar kejadian tersebut jangan lagi terulang,” pungkasnya. (rul/ask)
