PENAMALUT.COM, MABA — Dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri pengolahan nikel kembali menjadi sorotan di Maluku Utara. Kali Kukuba hingga kawasan pesisir dan perairan Teluk Buli, Kabupaten Halmahera Timur, diduga terdampak material sedimen yang dikaitkan dengan aktivitas PT Feni.
Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan Tambang (Pelta) Maluku Utara. Lembaga ini mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang dinilai belum membuka secara transparan hasil pemeriksaan terhadap dugaan masuknya sedimen ke Kali Kukuba.
Direktur Pelta Maluku Utara, Maruf Majid, mengatakan Pemkab Halmahera Timur wajib membuka hasil pemeriksaan kepada publik. Menurutnya, langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada pemeriksaan lapangan maupun rapat klarifikasi.
“Pemkab Halmahera Timur harus terbuka. Kalau sudah dilakukan pemeriksaan, publik berhak mengetahui hasilnya,” tegas Maruf, Senin (21/9).
Sorotan tersebut merujuk pada penelusuran dan pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan pemerintah menyusul dugaan masuknya material sedimen ke Kali Kukuba yang berdampak terhadap kawasan pesisir dan perairan Teluk Buli.
Dalam rapat klarifikasi pada Mei 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halmahera Timur disebut menyampaikan adanya dugaan unsur pembiaran masuknya sedimen ke Kali Kukuba.
Bagi Pelta, temuan maupun hasil pemeriksaan tersebut penting dibuka agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Keterbukaan itu, kata Maruf, setidaknya mencakup hasil pemeriksaan lapangan, kondisi Kali Kukuba dan Teluk Buli, hasil pengujian kualitas air dan sedimen apabila telah dilakukan, serta kesimpulan pemerintah mengenai ada atau tidaknya pelanggaran lingkungan.
Sebelumnya, tim DLH Provinsi Maluku Utara juga melakukan peninjauan lapangan pada 9–12 Mei 2026. Dalam peninjauan tersebut, DLH Maluku Utara menyebut adanya pengakuan pihak PT Feni terkait jebolnya tanggul yang menyebabkan air masuk ke kawasan mangrove.
DLH juga menyebut secara visual air di kawasan muara masih mengalami perubahan warna.
Di sisi lain, PT Feni sebelumnya telah menyampaikan sejumlah langkah penanganan, antara lain penghentian sementara aktivitas di area terdampak, pemasangan geotekstil dan silt curtain, serta pembersihan drainase.
Namun, menurut Pelta, langkah tersebut belum menjawab sejumlah pertanyaan mendasar yang berkembang di tengah masyarakat.
Mulai dari apa penyebab material sedimen masuk ke Kali Kukuba, seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan, hingga apakah terdapat pelanggaran terhadap kewajiban lingkungan perusahaan.
“Desakan keterbukaan tersebut tentu bukan semata-mata untuk menyudutkan perusahaan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian berbasis data: apakah benar terjadi pencemaran, apa sumbernya, seberapa besar dampaknya, dan langkah hukum maupun pemulihan apa yang harus dilakukan,” ujar Maruf.
Pelta juga menyoroti persoalan keterbukaan dokumen lingkungan dan proses AMDAL PT Feni yang sebelumnya turut dipertanyakan sejumlah kelompok masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan konsultasi publik yang digelar di Jakarta. Sementara itu, DLH Maluku Utara sebelumnya menyatakan lokasi konsultasi merupakan kewenangan perusahaan sebagai pemrakarsa.
Menurut Maruf, persoalan tersebut semakin memperkuat pentingnya pemerintah membuka informasi yang berkaitan dengan aktivitas PT Feni kepada masyarakat.
Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan pemerintah menemukan adanya pelanggaran, maka pemerintah harus menjelaskan tindakan yang akan diambil terhadap perusahaan, termasuk langkah pemulihan lingkungan.
Sebaliknya, jika dugaan pencemaran tidak terbukti berdasarkan pemeriksaan teknis, pemerintah juga berkewajiban menyampaikannya secara terbuka kepada publik.
“Publik tidak membutuhkan informasi yang simpang siur. Publik membutuhkan hasil pemeriksaan yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan sikap pemerintah yang transparan,” tuturnya.
Maruf menambahkan, Kali Kukuba dan Teluk Buli bukan sekadar kawasan ekologis, tetapi juga berkaitan langsung dengan sumber penghidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Karena itu, Pelta mendesak Pemkab Halmahera Timur dan instansi lingkungan hidup terkait tidak menjadikan hasil pemeriksaan sebagai dokumen yang berhenti di meja birokrasi.
“Bola kini berada di tangan Pemkab Halmahera Timur dan instansi lingkungan hidup terkait. Hasil pemeriksaan PT Feni seharusnya tidak berhenti di meja birokrasi, tetapi menjadi informasi publik yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (ask)
